Ikuti Kami

Integrasi Izin Usaha, Presiden Kumpulkan Kepala Daerah

Presiden akan mengumpulkan para kepala daerah pada akhir Januari 2019 untuk mengintegrasikan sistem pelayanan izin usaha di Indonesia.

Integrasi Izin Usaha, Presiden Kumpulkan Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan ketika bertemu ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Presiden mengatakan gaji perangkat desa akan disetarakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan IIA dengan memperhatikan masa kerja.

Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan para kepala daerah pada akhir Januari 2019 untuk mengintegrasikan sistem pelayanan izin usaha di Indonesia.

"Pelayanan perizinan berusaha masih terus dalam perbaikan terutama mengintegrasikan pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota," kata Presiden usai meninjau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Kantor BKPM Jakarta, Senin (14/1).

Baca: Jokowi Inginkan Kemudahan Izin Usaha dan Pinjaman Bank

Pelayanan perizinan berusaha terutama integrasi pusat dengan daerah harus dikelola dengan baik sehingga proses perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

"Kami melihat ini dulu pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secara Elektronik di sini dulu, nanti akhir bulan ini akan kami kumpulkan gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mensinkronkan, mengintegrasikan sistem yang ada ini dengan daerah, karena semua daerah sudah punya perizinan terpadu satu pintu," katanya.

Presiden menjelaskan pemerintah menerapkan sistem pelayanan perizinan baru di BKPM yang dulunya di Kemenko Perekonomian.

"Ini dikembalikan ke sini untuk dilaksanakan oleh BKPM. Saya ingin memastikan sistem ini berjalan dengan baik, memberikan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan, 'online', bisa ngisi dari kantor, dari rumah," katanya.

Dalam kesempatan kunjungan ke Pelayanan Perizinan Berusaha itu, Presiden Jokowi mengaku sempat bertanya kepada beberapa investor dan masyarakat yang datang untuk mengurus perizinan.

"Kalau saya lihat ya cepat. Pada praktiknya di sini memang dibatasi, dalam dua jam bisa mengurus izin izin permulaan, seperti izin nomor induk berusaha dan izin usaha," katanya.

Menurut dia, dengan izin awal itu, investor sudah bisa langsung memulai usaha atau investasinya.

Baca: Ini Terobosan Pemerintah Jokowi, Urus Izin Usaha Hanya 1 Jam

"Kegiatan investasi sudah bisa dimulai sambil menunggu 'service level agreement' yang harus diurus selama satu bulan, yang menyangkut izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB," katanya.

Presiden menegaskan kecepatan dalam pelayanan perizinan sangat diperlukan."Yang paling sulit adalah mengintegrasikan yang di pusat ini dengan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Ini yang akan kita temukan sehingga kecepatan di pusat, juga terjadi di daerah," kata Presiden Jokowi.

Quote