Jakarta, Gesuri.id – Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto meminta pemerintah untuk tidak memberi ijin industri yang tak mampu memproduksi komponennya di dalam negeri.
Baca: Chandra Asri, Jokowi: 3-4 Tahun Lagi Tak Impor Petrokimia
Terkait itu, Ia juga mengingatkan ekspor ke Australia selama ini ternyata lebih besar impornya. Alhasil, lanjutnya, terjadi defisit dan hambatan ekspor tersebut lebih banyak pada masalah non tarif, yang membuat ekspor Indonesia tak bisa optimal ke luar negeri.
Dengan demikian, kata Darmadi, Omnibus law, undang-undang baru yang akan mengatur perkembangan UMKM dan membuka lapangan kerja yang diusulkan pemerintah sekarang ini diharapkan mampu menumbuhkan investasi.
“Meski tak mudah dan perlu kajian mendalam, Omnibus Law diharapkan bisa menghadapi krisis global. Dimana pertumbuhan ekonomi dunia hanya 0,8 persen,” katanya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Mampukah Indonesia Menghadapi Ancaman Resesi Dunia 2020?’.
Pada acara tersebut tampil pula anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto (Fraksi PDI Perjuangan), anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin (Fraksi PKS), Ketua Komite IV DPD RI Hj. Elviana, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi Syamsuddin (Demokrat), dan Direktur INDEF Tauhid Ahmad.
Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China akan berdampak pada Indonesia. Meski begitu, dampaknya belum bisa diprediksi.
“Krisis global pasti berdampak pada Indonesia, tapi kecil, 17,8 persen. Dan, kalau mampu menangani ekspor sawit, karet, dan sebagainya bisa terhindar dari krisis. Di samping konsumsi yang bagus. Karenanya, pemerintah pusat harus mempermudah perizinan investasi di daerah yang menyumbang 35 persen pada APBN,” kata Ketua Komite IV DPD RI Elviana, dalam diskusi di Parlemen, Senayan, Kamis (5/12).
Baca: Darmadi Durianto Tegaskan IA-CEPA Rugikan Indonesia
Elviana mengatakan, ada pengusaha dari Spanyol yang berkunjung ke Jambi, melihat sumber minyak terbesar ada di daerah itu, tapi karena proses perizinannya rumit, mereka batal berinvestasi.
Untuk itu, Elviana minta kewenangan investasi itu diberikan ke daerah itu tidak setengah-setengah. “Jadi, pemerintah harus perhatikan daerah,” ujarnya.
