Ikuti Kami

Jimi Ingatkan Gubernur Kalbar Jangan Tunda Sidang

Jimi menilai penundaan sidang paripurna istimewa tentu berpengaruh terhadap jadwal Banmus DPRD Provinsi Kalbar.

Jimi Ingatkan Gubernur Kalbar Jangan Tunda Sidang
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, M Jimi.

Pontianak, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, M Jimi angkat bicara terkait penundaan sidang paripurna istimewa penyampaian Laporan Badan Anggaran (Bangar) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.

Jimi menilai penundaan ini tentu berpengaruh terhadap jadwal Banmus DPRD Provinsi Kalbar. Jika tidak segera rampung, tentu menganggu agenda-agenda DPRD lainnya.

Baca: Thomas Tegaskan Pembangunan di Kalbar Berkelanjutan

“Jika tanggal pembahasannya bergeser, tentu pengesahannya juga bergeser,” ungkapnya, di Pontianak Kamis (20/9).

Jimi mengatakan  selain penetapan APBD-P Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2018, masih banyak agenda lain yang menunggu. Agenda Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalbar Tahun 2019 misalnya, itu juga tergantung dari pengesahan APBD-P Tahun 2018.

“Tentunya ini akan bergesekan. Itu konsekuensi dari penundaan itu,” terangnya.

Jimi berharap agar penundaan ini tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan. Ia meminta Gubernur kalbar segera sampaikan buah pikiran dan pokok pikiran yang menjadi pertimbangan agar bisa dibahas dan dikomunikasikan bersama-sama.

“Sebagai mitra sejajar, Gubernur dan DPRD Provinsi Kalbar adalah Pemerintah Daerah. Tentu kita bicara satu kamar, duduk bersama dan susun bersama untuk kepentingan rakyat Kalbar,” jelasnya.

Kendati demikian, M Jimi menerangkan bahwa penundaan merupakan hal wajar karena baik eksekutif dan legislatif ingin memastikan agar APBD betul-betul pro terhadap kepentingan rakyat.

Baca: PDI Perjuangan Kalbar Sepakati Pemotongan Anggaran

Tentunya atas dasar pertimbangan itu, PDIP juga sangat mendukung terhadap segala hal yang berpijak pada pro rakyat. Khususnya, kepentingan masyarakat Kalbar secara luas.

“Namun, saya mengingatkan bahwa APBD kan sudah tersusun. Kita harus kilas balik ke belakang. Semua pihak harus mendukung agar APBD-P Provinsi Kalbar Tahun 2018 segera ditetapkan agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tukasnya.

Quote