Jakarta, Gesuri.id - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyuntik dana ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero senilai Rp5 triliun dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, Senin (5/9), dana tersebut berasal dari APBN 2022.
Baca LSI: Elektabilitas PDI Perjuangan Teratas yaitu 26,6%
Kendati, dalam beleid itu, tidak dijelaskan untuk apa penambahan PMN sebesar Rp5 triliun tersebut.
"Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam rincian APBN Tahun Anggaran 2022," bunyi pasal 2 ayat 2 dalam PP tersebut.
Pemberian PMN ini mulai berlaku pada 31 Agustus 2022.
Sementara itu, menurut Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah akan menambah anggaran hingga Rp5 triliun. Dana tersebut bakal dialokasikan untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis.
Dalam skemanya, pembagian kompor listrik tidak dilakukan secara serentak. Melainkan bertahap hingga lima tahun kedepan. Program pemerintah bagi-bagi kompor gratis ini mulai dilakukan tahun depan.
Adapun penggunaan kompor listrik masuk dalam program utama PT PLN (Persero). Program tersebut digadang-gadang mampu mengatasi persoalan over supply listrik, bahkan mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan impor liquefied petroleum gas (LPG).
“Pemerintah (rencananya) tahun depan akan menambah lagi Rp5 triliun untuk membagikan kompor listrik (secara gratis) selama lima tahun ke depan," ujar Erick di Amsterdam, Belanda, dikutip Senin (5/9/2022).
Sebelumnya, pembagian kompor listrik telah dilakukan PLN dengan anggaran sebesar Rp300 miliar. Melalui program ini, PLN menargetkan masyarakat pengguna kompor induksi bertambah menjadi 300.000.
Erick menyebutkan, kompor induksi menjadi salah satu cara pemerintah mendukung transisi energi dan mengalihkan subsidi LPG ke depan. Namun demikian, pemerintah juga memikirkan jangan sampai masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan kompor listrik dianggap sebagai kelompok mampu.
Baca PDI Perjuangan Menangkan Pemilu 2024 Tanpa Politik Identitas
"Jangan sampai rumah-rumah di bawah 900 VA dianggap orang mampu karena pakai kompor listrik," kata Erick memastikan.
Pemerintah memang berkewajiban memberikan subsidi harga LPG bagi masyarakat yang kurang mampu. Sehingga besaran pengeluaran pemerintah untuk subsidi juga meningkat.
Peningkatan diperkuat oleh impor LPG yang tercatat berada di angka 77 persen. Pemerintah pun berupaya menekan impor LPG dengan mengalihkan penggunaan LPG ke energi berbasis listrik.
