Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyayangkan adanya politisasi penyaluran bansos dan mengaitkannya pada Pilkada 2020.
Bahkan Juliari telah menegur sejumlah kepala daerah yang menunda penyaluran bansos kepada warga di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.
Ia mengatakan penundaan penyaluran bansos karena daerah tersebut tengah menggelar pilkada, menurutnya adalah alasan yang tak relevan.
Baca: Yasonna Pastikan Semua Masukan Fraksi Tertampung
"Iya itu kita sudah tegur beberapa [kepala] daerah, jadi tolong teman-teman kepala daerah ini jangan dipolitisasi," kata Juliari, di Surabaya, Rabu (7/10).
"Saya dapat laporan ada juga yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan penundaan dengan alasan yang mungkin kurang relevan," ucapnya.
Ia pun meminta agar kepala daerah segera menyalurkan bansos tersebut, sebab masyarakat yang membutuhkan telah menunggu datangnya bantuan.
"Saya dalam kesempatan ini meminta dengan sangat teman-teman daerah yang berasnya sudah ada di daerah situ, sudah siap disalurkan karena warga yang membutuhkan sudah menunggu, jadi tidak relevan lagi untuk menunda," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun yakin bahwa penyaluran bansos itu tak akan disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu, apalagi Pilkada Serentak 2020.
"Disalahgunakan saya kira enggak bisa, di sini jelas kok untuk KPM [Keluarga Penerima Manfaat]. Kalau disalahgunakan untuk yang lain saya kira sangat kecil kemungkinannya," kaka dia.
Baca: Juliari Saksikan Pencairan BST Tahap VII dan BSB di Surabaya
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Pemerintah Provinsi Jabar akan menunda penyaluran bansos kepada warga yang berada di daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.
"Menjawab kekhawatiran dari masyarakat, kita sampaikan terkait pilkada. Jadi pilkada ini sangat rawan (pelanggaran) sehingga kami memutuskan pembagian bansos akan diatur, ditunda dengan cara yang baik di daerah yang melaksanakan pilkada agar tidak dijadikan sumber pelanggaran terkait bantuan sosial," ujar Ridwan.
Kekhawatiran serupa juga pernah diutarakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menyebut ada kemungkinan politisasi dengan menelikung bansos oleh petahana saat Pilkada Serentak 2020.
Khofifah khawatir beberapa calon pasangan yang maju di pilkada serentak 9 Desember mendatang menyalahgunakan bansos yang diberikan kepada masyarakat sebagai kompensasi pandemi virus corona (Covid-19).
