Tanjungpinang, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, menyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan setelah penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disahkan. Setelah itu akan dibentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K.
Baca: DPP PDI Perjuangan Tunjuk Jumaga Pimpin DPRD Kepri
Alasannya, setelah Pemilu Legislatif kemarin ada sejumlah anggota DPRD yang tidak duduk kembali pada periode 2019-2024.
"Ini yang akan kita bicarakan nanti dengan fraksi-fraksi. Apakah anggota yang pernah duduk di pansus tetap dipertahankan, atau mengganti dengan wajah baru," kata Jumaga.
Jumaga turut menyampaikan, salah satu kendala melanjutkan ranperda RZWP3K ini adalah terkait dengan status Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Batam.
Karena, hal itu berkaitan dengan tata ruang laut yang harus dikoordinasikan bersama pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Kita tinggal menunggu terbitnya rekomendasi hasil evaluasi dari KKP. Sebelum itu terbit, tentunya pembahasan akhir belum bisa dilanjutkan," katanya.
Politikus Partai PDI Perjuangan ini menambahkan hingga saat ini belum seluruh daerah kepulauan yang menyelesaikan regulasi tersebut.
Dari beberapa daerah provinsi kepulauan, baru Pulau Seribu, Jakarta yang tuntas.
"Kami akan tetap berupaya untuk menyelesaikan Ranperda ini," katanya.
Baca: PDI Perjuangan Rebut Suara Terbanyak di Pileg Kepri
Sementara, anggota DPRD Kepri fraksi PKS, Iskandaryah menegaskan bahwa pentingnya Perda RZWP3K tersebut karena peruntukannya bukan hanya untuk menata serta mengendalikan ruang laut dan pesisir Kepri 30 tahun ke depan.
"Lebih dari itu, RZWP3K juga merupakan program Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Iskandarsyah.
