Jakarta, Gesuri.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rapat koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan anggaran tahun 2019 yang dihadiri oleh sekitar 219 peserta, terdiri dari pejabat tinggi madya, Kepala Balai/Balai Besar dan pejabat pratama, di Gedung Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (11/12) malam.
Baca: Rusun TOD, Hunian Ideal MBR dan Dekat Moda Transportasi
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terhadap arahan dari Presiden RI Joko pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019.
Dalam sambutannya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan arahan Presiden Jokowi kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR terkait pelaksanaan program 2019 untuk mempersiapkan program dengan baik dan melakukan lelang dini lewat lelang elektronik.
Anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2019 sebesar Rp 110,73 triliun dimana sekitar 80% atau Rp 88,58 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.
“Kementerian PUPR menjadi percontohan dalam pelaksanaan lelang dini, untuk itu kita harus perform dengan baik. Diharapkan seluruh paket yang saat ini sudah dalam proses lelang sudah dapat ditandatangan kontrak pekerjaannya mulai Januari 2019, agar optimal pelaksanaan pekerjaan yang semuanya itu ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Menteri Basuki.
Untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019, Kementerian PUPR hingga 11 Desember 2018 sudah melelang sebanyak 2.425 paket pekerjaan senilai Rp 27,55 triliun, dari total 10.723 paket pekerjaan kontraktual tahun 2019 senilai Rp 88,58 triliun. Dari 2.425 paket pekerjaan yang dilelang tersebut, sebanyak 560 paket senilai Rp 17,33 triliun sudah terkontrak dan sisanya sebanyak 1.865 paket senilai Rp 10,22 triliun masih dalam proses lelang.
Untuk memastikan semua program berjalan dengan baik dan maksimal, Menteri Basuki menginstruksikan kepada seluruh pimpinan melakukan pemantauan secara berkala, dengan memprioritaskan kegiatan utama dan mengurangi kegiatan pendukung seperti rapat, sosialisasi dan perjalanan dinas.
“Fokuskan pada outcome masing-masing unit kerja, seperti Ditjen Sumber Daya Air untuk menghasilkan jaringan irigasi yang baik dan Ditjen Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas. Program Padat Karya seperti padat karya irigasi, jembatan gantung, PISEW, Pamsimas, dan Sanimas harus sudah dimulai pada Januari-Februari 2019,” ujarnya.
Menteri Basuki juga menyampaikan arahan Presiden untuk terus meningkatkan konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral. Pembiayaan infrastruktur yang cukup besar harus dipastikan untuk kepentingan rakyat di seluruh Indonesia. “Dalam hal ini KPK menyampaikan akan mengawal proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pemanfaatannya. Untuk itu stop korupsi, pemborosan, dan mark up,” ujarnya.
Menteri Basuki mengatakan infrastruktur yang dibangun saat ini tidak lagi hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa. Untuk itu Menteri Basuki kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Balai harus mampu menjadi infrastructure manager, bukan hanya sekedar construction manager. “Kepala Balai harus sigap bertindak dan bertanggung jawab memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat,” pesannya.
Baca: Skema Baru Rumah bagi Milenial, ASN, TNI dan Polri Disiapkan
Dikatakan Menteri Basuki, sesuai fokus Pemerintahan Jokowi pada tahun 2019 yang mengusung narasi besar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Kementerian PUPR juga mendapat tambahan anggaran untuk penguatan SDM sebesar Rp 6,566 triliun, dimana sebesar Rp 6,534 triliun dialokasikan untuk pembangunan prasarana pendidikan dan Rp 32 miliar untuk peningkatan vokasi tenaga konstruksi. “Dalam hal pembangunan SDM, Kementerian PUPR diminta meningkatkan sertifikasi tenaga konstruksi 10 kali lipat di tahun 2019,” ujarnya.
Pada akhir tahun 2018 ini, Menteri Basuki kembali menekankan untuk tetap fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk dapat mencapai prognosis penyerapan anggaran sebesar 92,35% sesuai target yang ditetapkan dengan tetap menjaga keselamatan, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan. Hingga 11 Desember 2018, progres fisik keseluruhan pekerjaan di Kementerian PUPR sebesar 80,10% dan progres keuangan sebesar 74,99% dari total anggaran 2018 Rp 105,90 triliun.
