Karanganyar, Gesuri.id – Selain pejabat sektoral, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melibatkan kalangan minoritas seperti kelompok difabel, perwakilan perempuan, LSM, organisasi kemasyarakatan dan elemen lainnya pada Pembukaan Masa Musrenbang dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jateng 2020. Kegiatan yag digelar di Hotel Lor In, Kabupaten Karanganyar, Kamis (14/2), tersebut mendapat apresiasi dan pujian dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang PS Brodjonegoro.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan apa yang dilakukan Ganjar sudah on the track.
Baca: Ganjar: Sampaikan Informasi secara Lebih Luwes
“Musrenbang untuk penyusunan RKPD di Jateng ini menarik sekali, unik dan saya rasa tidak ada daerah lain yang sama. Selain melakukan semuanya dari awal dan mengakomodir sampai ke tingkat desa, penyusunan juga melibatkan kalangan minoritas seperti difabel, kaum perempuan, veteran, organisasi masyarakat sebagai salah satu pijakan pembangunan,” katanya.
Ditambahkan, prinsip partisipatory plan telah diterapkan di Provinsi Jateng dalam pembangunannya. Selain itu, dengan melibatkan semua pihak, maka prinsip pembangunan berkerlanjutan akan mudah tercapai.
“Dengan melibatkan pelaku nonpemerintah untuk merumuskan pembangunan, maka pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan akan terwujud. Tradisi ini saya lihat hanya ada di Jawa Tengah,” terang Bambang.
Dia berharap tradisi tersebut tetap dipertahankan dan menjadi identitas tersendiri bagi Jateng. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan manusia di Jateng akan semakin baik.
Dalam kesempatan itu, semua masyarakat dilibatkan dan dipersilakan untuk memberikan masukan dan kritikan terkait arah pembangunan di Jateng. Perwakilan difabel dari Sahabat Difabel Semarang, Ilham, yang hadir meminta agar pemerintah memberikan kurikulum inklusi di perguruan tinggi.
“Saya berharap kurikulum inklusi dimasukkan dalam perguruan tinggi, supaya mahasiswa bisa berfikir secara inklusi. Jadi kalau nanti mereka menjadi pejabat, pola pikirnya juga inklusi sehingga setiap membangun memperdulikan kaum difabel. Kami juga berharap semua sarana prasarana umum di Jateng ramah difabel,” katanya yang juga mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu.
Sementara itu, Gubernur mengatakan, setiap penyusunan program kerja di Jateng, pihaknya selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat. Kalangan difabel, perempuan, veteran, LSM, organisasi masyarakat selalu diajak terlibat untuk menyumbangkan saran dan masukan terhadap pembangunan di Jateng.
“Semua itu saya lakukan sebagai wujud pelaksanaan Konsepsi PBB. No One Left Behind, artinya semua harus dirangkul dan tidak boleh ada yang tertinggal. Partisipasi dan keterlibatan semua unsur masyarakat mesti diberikan lebih banyak dalam setiap perumusan,” tegasnya.
Ganjar juga memaparkan tentang target pembangunan Jateng pada 2020. Di tahun tersebut, pihaknya masih fokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan inflasi dan sebagainya.
Baca: Ganjar Instruksikan Beli Cabai dari Petani
Pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bappenas dengan Pemprov Jateng terkait Pembangunan Rendah Karbon. Dengan penandatanganan itu, maka ke depan arah pembangunan di Jateng akan lebih memanfaatkan energi baru terbarukan.
Sejumlah pejabat hadir pula dalam rapat tersebut. Antara lain perwakilan dari Kementerian Keuangan, Wakil Gubernur Jateng, Sekda Jateng, Pangdam IV Diponegoro, Wakapolda Jateng, bupati/wali kota dan sejumlah pejabat lainnya. Hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan, kalangan difabel dan masyarakat umum.
