Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip meminta Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dari tugas dan fungsi barunya kelak.
Made Urip ingin agar BPTP lebih adaptif dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengikuti perkembangan zaman.
Menurut I Made, BPTP perlu langkah cepat menyesuaikan diri dari perubahan teknologi sesuai tugas dan fungsi yang telah diemban. Untuk itu, pinta I Made, pihak BPTP perlu melakukan sebuah inovasi yang telah terstandarisasi yang mengacu pada sertifikasi di sektor pertanian.
Baca: Yasonna Pastikan Delegasi G20 Diberikan Bebas Visa
“Kita di Komisi IV DPR RI ingin agar BPTP ini bekerja lebih menyesuaikan diri pada tugas dan fungsi barunya nanti. Biar BPTP bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada itu,” kata Made Urip di Jakarta, Selasa (11/10).
Sebagai informasi, ada perubahan dari tugas dan fungsi BPTP jika merujuk Perpres Nomor 117 tahun 2022, di mana Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dihilangkan dengan muncul badan baru yakni Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).
Itu konsekwensi dari peleburan sejumlah lembaga/badan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Hingga saat ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) belum mengeluarkan terkait keputusan soal tugas dan fungsi (job description) tersebut. Termasuk dengan personil dan anggaran buat BPTP belum ada.
Baca: Banteng Sumut Salurkan Bantuan Pupuk & Bibit Jagung
Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan meminta BPTP lebih peka terhadap perkembangan di sektor pertanian dengan melakukan inovasi di sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani. Sehingga, lanjutnya, standar yang ada benar-benar bisa meningkatkan hasil pertanian di daerah.
“Inovasinya, harus mengarah pada pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dan tentu di komunitas-komunitas sektor pertanian di daerah. Dengan itu, standarisasi serta sertifikasi tersebut kita dapat melakukannya dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian kita di dalam negeri,” ujar Made Urip.
Made Urip mengaku, masukan Komisi IV DPR RI tersebut pernah disampaikan pihaknya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) atau reses pada masa Persidangan I Tahun 2022-2023 ke BPTP Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (8/10).
