Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyarankan agar menteri koordinator yang sempat menyebarkan persoalan big data penundaan pemilu segera mundur dari jabatannya.
Baca Masinton Pasaribu Nilai Luhut Binsar Reinkarnasi Soeharto
"Ketika presiden secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya. Harusnya menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data 'hoax' kepada masyarakat Indonesia," katanya, Senin (11/4).
Ia juga mempertanyakan keberadaan menteri koordinator yang sempat pamer memiliki big data penundaan pemilu. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas menegaskan Pemilu 2024 tidak akan ditunda.
Masinton memuji sikap kesatria Presiden Jokowi yang pada akhirnya berani menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan pemilu. Ia menyebut sikap Jokowi ini sebagai tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih kekacauan yang dibuat bawahannya.
"Ketika muncul gelombang penolakan perpanjangan periode masa jabatan presiden. Akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan kembali secara tegas dan gamblang bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan presiden. Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat," kata Masinton.
Masinton lantas mempertanyakan kemana menko hingga elit yang belakangan mendukung 3 periode masa jabatan presiden. Padahal, kata dia, para menko Jokowi tidak punya kewenangan berbicara terkait politik.
"Pertanyaannya adalah kemana menko yang menggalang dukungan palsu 3 periode masa jabatan presiden tersebut? Dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden. Bahwa gagasan di atas bukan berasal dari Presiden Jokowi, melainkan dari dirinya sendiri sebagai menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik," katanya.
Baca Adian: Kenaikan BBM Era Soeharto 700%, SBY 259%, Jokowi 16%
Politikus PDI Perjuangan ini juga berbicara soal demonstrasi mahasiswa hari ini terkait penundaan pemilu. Ia meminta agar demonstrasi mahasiswa dimaknai sebagai kritik kepada elite tua yang serakah dan rakus jabatan.
"Aksi demonstrasi massa mahasiswa harus dimaknai sebagai kritik dan perlawanan anak muda terhadap elite tua yang rakus jabatan dan serakah ingin menguasai sumber daya kekayaan alam Indonesia. Bahkan untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Panjang umur pemuda Indonesia melawan keserakahan elite tua rakus pembajak konstitusi," katanya.
