Ikuti Kami

Masuk Zona Merah Korupsi, Nurdin: Baik Bagi Pemprov

Nurdin: Dengan adanya perhatian khusus KPK, tentu sangat baik bagi pemerintah provinsi.

Masuk Zona Merah Korupsi, Nurdin: Baik Bagi Pemprov
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Makasar, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyambut baik upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Terlebih pemerintah melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, menyebut wilayah Sulsel masuk area merah atau area rawan korupsi.

"Dengan adanya perhatian khusus KPK, tentu sangat baik bagi pemerintah provinsi," ujar Nurdin, Selasa (18/6).

Dijelaskan Nurdin, wujud nyata kebijakan yang ia ambil yakni menjalin kerja sama antara Pemprov Sulsel dengan KPK dalam memberantas dan menindak pelaku korupsi dengan membentuk tim yang dinamai Kordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah). 

Politikus PDI Perjuangan itu bahkan menjelaskan jika keberadaan Korsupgah sudah bekerja beberapa bulan di Sulsel. Selain di Pemprov Sulsel, Korsupgah juga melakukan koordinasi di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.

"Korsupgah sekarang sudah jalan. Harapan kami media juga dukung kita. Mengawal pemerintahan di Pemprov Sulsel dan Pemda di Sulsel," ujarnya.

Selain kerja sama dengan KPK, Mantan Bupati Bantaeng dua periode melakukan perampingan struktur dan penataan pemerintahannya. Salah satunya dengan mengosongkan jabatan di Inspektorat. Solusinya, Inspektorat yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa internal akan di lelang.

"Kita berharap, ada SDM dari BPKP ataupun BPK bisa ikut lelang untuk jabatan Kepala Inspektorat Susel," kata Nurdin.

Nurdin menambahkan keberadaan Inspektorat sebagai lembaga pemeriksa itu penting terlebih aset di Pemprov Sulsel banyak, dan itu harus dikawal dengan baik. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengurus aset milik daerah. Sebab, ujar Tjahjo, ada sejumlah provinsi yang sedang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait area merah atau area rawan korupsi.

"Area merah itu Papua, Sulsel, Kalsel. Ini tolong harus kompak Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah itu akan jadi fokus KPK," kata dia saat pembukaan kegiatan di Grand Paragon Hotel, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (18/6).

Dia berharap, pemda dan DPRD lebih cermat lagi dalam hal perencanaan anggaran, yang menjadi zona rawan korupsi di daerah-daerah.

Quote