Dobo, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR-RI dapil Maluku Mercy Chriesty Barends berjanji akan menuntaskan sejumlah permasalahan yang telah disampaikan Pemkab Kepulauan Aru.
”Pada kesempatan ini, masukan-masukan yang telah disampaikan kepada saya akan dituntaskan, sehingga semuanya beres dan saya akan memperjuangkan itu untuk masyarakat Maluku khususnya Kepulauan Aru,” ucap Barends saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) ke-V bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru, Selasa (2/8) di lantai dua gedung BPKAD Kepulauan Aru.
Baca: Bupati Manokwari Serahkan Bantuan Rp1,9 M ke 11 Parpol
Rakor dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, Sekda Aru, Moh. Djumpa, Ketua DPRD Udin Belsigaway bersama anggota, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Aru, Kepala cabang PLN Dobo Nicko Lewaherila dan Kepala Pertamina Dobo Efrain Pamuso.
Dalam rakor tersebut banyak permasalah yang dikemukakan, seperti permasalahan pembangunan PLTD pada tiga lokasi, Kecamatan Aru Selatan Utara (Tabarfane) Kecamatan Aru Tengah (Benjina) dan Kecamatan Aru Utara (Marlasi) yang sampai kini belum dapat di gunakan sebagaimana fungsinya.
Kemudian, permasalahan penyaluran BBM di wilayah Aru yang diharapkan agar kedepannya dapat ditingkatkan pelayanan dan penyaluran dengan lebih banyak lagi dibuka SPBUN guna menjawab kebutuhan di daerah kepulauan.
Selain itu, terkait masalah Kouta dari BPH Migas untuk Aru, namun realisasinya yang di salurkan oleh pihak Pertamina jauh di bawah Kouta.
Kondisi ini sangat berpengaruh dalam penyaluran dan sangat berpengaruh bagi konsumen, apa lagi ada musim-musim pencarian hasil perikanan seperti telur ikan dan lainnya.
Selanjutnya, Permasalahan perikanan yang mana Aru sebagai daerah penghasil sektor perikanan terbesar, namun kontribusi ke daerah kecil.
Baca: Audit Formula E Kacau! Pemprov DKI Tak Transparan Sejak Awal
Selain itu bertepatan dengan kondisi pandemi covid-19 kemarin banyak regulasi yang memperbolehkan bongkar muat di laut maupun ijin lainnya ini sangat berdampak terhadap PAD.
Sehingga diharapkan berbagai permasalahan ini menjadi bahan kajian dan diharapkan dapat di perjuangkan di DPR RI nantinya. Dilansir dari tribunmaluku.com.
