Badung, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, SP mengharapkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) setiap kecamatan menuju ekonomi hijau. Langkah dan kebijakan pengembangan BLK disesuaikan (link and match) dengan industri yang ada di sekitarnya.
Baca: Bahar bin Smith Borgol Saja dan Jebloskan ke Penjara!
Hal itu disampaikan ketika ia menjadi pembicara dalam Acara Dialog Peta Ekonomi Hijau yang mengusung tema "Indonesia Maju 2045" yang dipandu oleh Pande Dwi Sinar Meheni S.IP yang diselenggarakan oleh Media Online Atnews bersinergi dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga (KPRK), Rabu (22/12).
Selain Kariyasa Adnyana, acara tersebut juga menghadirkan Chief Executive Officer (CEO) PT Cau Chocolate Bali Kadek Surya Prasetya Wiguna, Ketua DPD PUTRI Bali I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha, Ketua KPRK AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda SH MM MH dan Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha dan Wakil Ketua I Bidang Akademik DR I Gede Putu Yasa.
Pada kesempatan itu hadir pula Ketua Stispol Wira Bhakti Denpasar Prof Dr Ir Wayan Windia SU yang juga Ketua Dewan Redaksi Atnews, Ketua Umum Monumen Perjuangan Bangsal (MPB), dr. Bagus Ngurah Putu Arhana, Sp.A(K), Ketua Harian MPB Bagus Ngurah Rai yang juga Pemred Atnews, Direktur Utama Atnews I Wayan Artaya.
Dialog tersebut untuk merumuskan dan mendukung Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali oleh Presiden Joko Widodo. Presiden pun telah mengingatkan agar pariwisata di Provinsi Bali harus bertransformasi dari mass tourism menjadi green tourism, yaitu pariwisata berbasis sosial, budaya, dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai dan filosofi kearifan lokal Bali yang dapat membangun harmoni dan memuliakan alam.
Ajang itu sebagai momentum mewujudkan ekonomi hijau menuju Indonesia Maju 2045 sebagai peringatan 100 tahun Indonesia merdeka. Apalagi Bali menjadi tuan rumah KTT G20 yang akan diselenggarakan pada Oktober 2022. Tema yang akan diusung "Recover Together, Recover Stronger" atau Pulih Bersama, Pulih dan Menjadi Lebih Kuat.
Untuk itu, perubahan iklim merupakan isu penting yang perlu dibahas di dalam KTT G20 Summit mengenai bagaimana semua negara bisa menyelenggarakan komitmen sesuai dengan Paris Agreement.
Lebih lanjut, Karitasa menyebut pelatihan yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, yang pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran, serta memulihkan perekonomian tenaga kerja. Upaya itu agar pertanian Bali bisa bersaing, hasil panen bisa diserap konsumen haik lokal, nasional maupun pangsa pasar eksport.
Dengan menyelarkan antara ekonomi dengan lingkungan dan berkomitmen mequjudkan visi ekonomi Hijau. Apalagi Bali bersama NTT dan Kepri sudah ditetapkan sebagai percontohan sebagai daerah pelopor ekonomi hijau di Indonesia.
Kepercayaan itu patut dijaga dengan baik sebagai daerah destinasi pariwisata dunia. Keberhasilan itu akan lebih menyakinkan dunia terhadap komitmen Bali dalam melestarikan lingkungan sesuai konsep Tri Hita Karana.
Program BLK pun akan disinergikan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) menjadi salah satu program unggulan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja formal dan informal.
Program itu menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Dengan peningkatan daya saing tenaga kerja, memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Program tenaga kerja mandiri menawarkan pelatihan dan bantuan sarana usaha melalui Program Pembentukan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP).
Anggota Komisi IX DPR Kariyasa Adnyana mengungkapkan dalam realisasi konsep ekonomi hijau mempunyai tantangan cukup berat. Oleh karena budaya nasional dan internasional masih menggunakan energi fosil dan energi lainnya yang masih kurang terbarukan.
Diprediksi mengawali penerapan ekonomi hijau akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi ke depannya diyakini akan bisa tumbuh.
Namun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon mencapai Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah idealnya harus mengalokasikan 24% atau sebesar Rp 72,2 triliun.
Namun, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk transisi menuju ekonomi hijau hanya sekitar Rp 23,45 triliun hingga Rp 34,52 triliun. Artinya masih terdapat kekurangan pendanaan dari pemerintah sebesar 13%.
Baca: Galau UMP DKI, 76 Orangnya Anies Digaji Rakyat Apa Kerjanya?
Maka dari itu, peran swasta sangat dibutuhkan dalam mewujudkan hal itu agar lebih cepat realisasi. Bahkan pemerintah mendorong ekonomi hijau dengan mengatur pemungutan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) maupun Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT).
Sejumlah program pemerintah juga memberikan subsidi terhadap pengembangan energi terbarukan menuju ekonomi hijau.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga mengutarakan keketuaan Indonesia dalam Group of Twenty (G20) merupakan momentum untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia utamanya dalam hal digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau.
Indonesia sekarang juga memimpin G20, menjadi keketuaan G20 juga ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia yang berpihak pada negara-negara miskin, kepada negara-negara berkembang, kepada negara-negara kecil, kepada negara-negara kepulauan dalam hal, dalam segala hal utamanya dalam digitalisasi, perubahan iklim, dan ekonomi hijau.
