Semarang, Gesuri.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Bambang Kusriyanto menyebut forum musyawarah rencana pembangunan tingkat provinsi (Musrenbangprov) belum efektif menampung usulan mengenai upaya pengentasan kemiskinan.
"Forum tersebut belum dimanfaatkan bupati dan wali kota untuk mengeksplorasi program pengentasan kemiskinan, ini tidak efektif. Di musrenbangprov seharusnya banyak usulan program pembangunan yang yang tidak bisa 'dicover' oleh APBD kabupaten/kota," katanya di Semarang, Jumat (6/3).
Baca: Ansy Lema Atasi Kemiskinan NTT dengan Pertanian Lahan Kering
Pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu mencontohkan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jateng di wilayah Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang (Bergasmalang), serta Pekalongan, Batang, Kota Pekalongan (Petalong) di Gedung Islamic Centre Brebes, Kamis (5/3), masing-masing kepala daerah justru pamer keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan.
Menurut dia, bupati/wali kota bisa mengusulkan program-program pembangunan yang tidak bisa dianggarkan di APBD setempat untuk dimintakan ke Pemprov Jateng.
Ia menilai permasalahan paling besar yang dihadapi pemerintah daerah di Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang adalah angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga program-program penurunan angka kemiskinan harus difokuskan di daerah tersebut, baik yang anggarannya bersumber pada APBD kabupaten/kota maupun provinsi.
"Seharusnya banyak program penurunan angka kemiskinan yang dimintakan ke provinsi, tapi ini belum tampak (pada musrenbanhprov, red)," ujar pria yang juga menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.
Seperti diketahui, musrenbangprov merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, dan musrenbang tingkat kabupaten/kota.
Usulan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang tersebut sudah bisa disimpulkan mana usulan yang akan dilaksanakan dengan anggaran APBD kabupaten/kota dan bagian mana yang akan dimasukkan dalam APBD provinsi.
"Saya berharap musrenbangprov ini merupakan puncak penyampaian program pembangunan yang sudah masuk dalam musrenbang sebelumnya," katanya.
Baca: Mensos Sebut BPNT Berkontribusi Kurangi Angka Kemiskinan
Selain itu, diharapkan pihak eksekutif bisa menangkap usulan masyarakat yang muncul di kegiatan musrenbang sebab seluruh jajaran eksekutif hadir dan dipimpin langsung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Beberapa usulan pembangunan muncul dari masyarakat seperti penyandang disabilitas, kaum perempuan, tokoh masyarakat, pemuda dan lainnya. Eksekutif harus mampu menangkap usulan-usulan tersebut dan dieksekusi baik di perubahan maupun murni 2021," ujarnya.
