Ikuti Kami

Nurdin Harapkan Birokrasi yang Memudahkan dan Bermanfaat

Kehidupan pejabat harus menyeimbangkan kehidupan dunia juga kehidupan akhirat sehingga melahirkan birokrasi yang memudahkan dan bermanfaat.

Nurdin Harapkan Birokrasi yang Memudahkan dan Bermanfaat
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.

Makassar, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA) menyampaikan terkait kehidupan pejabat yang harus menyeimbangkan kehidupan dunia juga kehidupan akhirat sehingga melahirkan birokrasi yang memudahkan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.     

Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat (21/12) mengatakan jika anggaran yang dimiliki Sulsel sebesar Rp10 triliun bahkan tidak akan memiliki arti jika tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.      

Baca: Gubernur Nurdin Serahkan DIPA Rp1,4 Triliun untuk Kabupaten

"Ini Presiden menyebutkan, tidak ada apa-apanya anggaran Rp10 triliun jika sektor pelyanan tidak hadir dengan baik. Tolong birokrasi yang memudahkan bukan menyusahkan, kalau kita memberikan edukasi terus. Saya kira itu harapan kita bisa terwujud,"ujarnya 

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan terkait fokus programnya dalam 100 hari.      

"Untuk kepemimpinan ini, saya ingin sampaikan kepada kita, berbeda dengan fenomena-fenomena yang ada. Kalau kita lihat sehabis pilkada adalah program 100 hari adalah balas dendam dan balas budi, jadi itu yang banyak terjadi. Kalau saya dengan Pak Wakil Gubernur tidak ada," jelasnya.      

Fokusnya, adalah ingin membangun pondasi yang kuat untuk menjadi pedoman kita, kita bangun sistem.     Dia juga menyampaikan perlu diundang oleh KPK. 

NA meminta bantuan untuk membuat sebuah rancangan, agar Sulsel dapat dijadikan role model untuk Indonesia terutama dalam pemberantasan korupsi.      

KPK menyampaikan harus ada yang diubah di provinsi Sulsel. Bahwa, permasalahan yang ada, 80 persen program yang ada dalam skala kecil. Selain itu, juga penunjukkan langsung atau langsung ditunjuk.      

"Ini menjadi perhatian kita dan itu yang harus diubah. Karena ini jadi pantauan mereka, kalau kita cepat berubah Insha Allah dan terus didampingi," sebutnya.      

Dia meminta pemangku kepentingan memperhatikan hal ini. Pantauan KPK 80 persen program kecil, tidak dirasakan masyarakat dan rawan terjadi kesalahan.       

"Tolong kita sama-sama memberikan perhatian pada penegak hukum. SKPD koordinasi Kejaksaan dengan TP4D, ini tentu menjadi pendamping kita dan kita dorong sistem kita transparan,"ujarnya.

Quote