Indramayu, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mendorong pemerintah untuk menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah yang belum mempunyai patokan pasca penen. Menurutnya, HPP merupakan seabrek masalah yang kerap ditanyakan para petani.
"HPP kita dorong, karena ini sudah hampir empat tahun dari 2015. Nah saatnya lagi mengkaji dan mendorong kembali terkait HPP padi," jelas Ono kepada Jurnas.com di sela Apresiasi dan sinkronisasi Program Kementerian Pertanian 2019 di Pondok Pesantren As-Salafiyah Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, baru-baru ini.
Terakhir kali Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaunching HPP gabah menjadi Rp3.700 di Kedokangabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu pada 2015 atau hampir empat tahun lalu.
"Beliau melaunching HPP gabah menjadi Rp3.700, tapi sejak tiga tahun itu belum naik-naik lagi. Nah ini menjadi sebuah upaya pemerintah khususnya Jokowi bagaimana meningkatkan pendapatan petani yang saat ini banyak petani menyampaikan agar HPP gabah dinaikkan lagi," ujar Ono.
Selama ini, kata Ono, Komisi IV sudah melakukan rapat dengan sejumlah menteri ysng terkait. "Kita pun selalu menyampaikan apa yang menjadi keluhan petani. Insya Allah saat ini sedang dikaji bagaimana HPP gabah dinaikkan kembali," jelas Ono.
Ono menambahkan, kendala yang dihadapi pemerintah saat ini diperhadapan dengan harga yang ada di pasaran. Antara produsen dan konsumen harus saling menguntungkan.
"Kami dorong pemerintah melakukan kajian komprehensif sehingga saat bicara peningkatan HPP ini lebih diperuntukan untuk pendapatan petani tanpa membuat resah masyarakat," jelas Ono.
"Jadi petani harga berasnya naik terus juga nggak boleh. Tetap harus ada stabilitas harga beras dipasaran tapi kesejahteraan petani meningkat," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya dan Manusia Pertanian, Momon Rusmono, mengatakan Kementan sedang mengkaji HPP gabah.
"Tadi Pak Ono udah ngomong. Dan nuansa untuk menaikkan HPP sudah jadi pembicaraan Kementan. Kita akan diskusikan lebih tajam lagi dan kami akan usulkan lagi kepada pemerintah dalam hal ini Kemenko," kata Momon.
