Jakarta, Gesuri.id - Dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengajukan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 6.472.753.539.000.
"Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 29/4/2019, pagu indikatif 2020 KKP memperoleh pagu indikatif 2020 sebesar Rp 6,47 triliun," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, belum lama ini.
Menurut Anggota Komisi IV dari fraksi PDI Perjuangan Ono Surono, anggaran tersebut terlalu kecil apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2015 yang mencapai sekitar Rp 13,8 triliun.
"Bicara anggaran tahun 2015 yang pagu indikatifnya mencapai Rp 13,8 triliun, kenapa sih sekarang malah kembali ke 10 tahun yang lalu? Kenapa hanya Rp 6,4 triliun?" tutur Ono Surono, dilansir dari laman finance.detik.com.
Menurutnya, penghematan anggaran yang dilakukan KKP ini tidak dapat menunjang segala kebutuhan masyarakat.
"Saya berpikir bahwa penghematan itu bukan berarti mengurangi dari anggaran dimana permasalahan yang masih banyak itu ya masih harus diselesaikan, bukan hanya pemberantasan illegal fishing yang selama ini mutlak harus kita lakukan. Tapi bicara pemangkasan kemiskinan juga tidak akan berjalan kalau tidak ditopang dengan anggaran yang sangat besar," jelas Ono.
Dalam paparannya Susi menyampaikan pembagian alokasi anggaran tersebut untuk 9 unit eselon I sebagai berikut:
1. Anggaran untuk sekretariat jenderan sebesar Rp 523.623.761.
2. Anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 77.265.955
3. Ditjen PT sebesar Rp 726.554.240
4. Ditjen PB sebesar Rp 739.572.614
5. Ditjen PSDKP sebesar Rp 1.062.575.107
6. Ditjen PDS sebesar Rp 366.017.696
7. Ditjen PRL sebesar Rp 507.850.023
8. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) sebesar Rp 1.868.216.557
9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) sebesar Rp 601.075.586
Dengan anggaran tersebut sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 adalah pertumbuhan PDB (pendapatan domestik bruto) sebesar 7,9%.
"Sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan 2020 adalah pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9%," ungkap Susi.
Menanggapi hal tersebut Susi mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran ini dilakukan berdasarkan kapasitas atau kinerja dari KKP di setiap program kerjanya.
"Di tahun 2014 kita merencanakan anggaran KKP sekitar Rp 30 triliun ke atas, makanya di tahun pertama saya start dengan Rp 13 triliun. Namun, begitu melihat ke dalam, kapasitas kita juga ternyata tidak maksimum dan belum bisa kami maksimumkan. Terbukti dari beberapa persoalan kasus yang muncul," ungkap Susi.
Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pagu indikatif anggaran KKP memang cenderung mengalami penurunan. Dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp 13, 8 triliun, penurunan pagu indikatif anggaran tahun 2020 mencapai sekitar Rp 7,4 triliun.
Lalu, dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp 11,16 triliun, penurunannya sebesar Rp 4,76 triliun. Kemudian, pagu indikatif anggaran KKP pada tahun 2017 yakni Rp 10,76 triliun, pada tahun 2018 Rp 7,32 triliun. Terakhir, pada pagu indikatif anggaran 2019 justru tahun 2020 mengalami peningkatan sedikit, karena pagu indikatif anggaran KKP tahun 2019 yakni sekitar Rp 5,4 triliun.
