Jakarta, Gesuri.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa sistem pemilu saat ini sudah baik. Meski ada kepala daerah yang terkena OTT KPK, tak berarti itu kesalahan sistem, namun karena perilaku korup pejabat daerah itu sendiri. Hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang ingin ada evaluasi pemilu langsung.
Baca: Menteri Tjahjo Prihatin OTT Kepala Daerah Terjadi Lagi
"Itu perlu waktu panjang, sistem Pilkada sudah bagus, rakyat diberikan kewenangan untuk memilih, soal satu dua (pejabat) yang korupsi kan tidak bisa dipukul rata. Soal ada usulan perbaiki sistem, dan perkuat sistem, dan optimalkan, mari. Nggak masalah," ucap Tjahjo di Jakarta, Senin (29/10).
Namun ditambahkan Tjahjo, jika perlu ada diskusi dan pembahasan lagi mengenai evaluasi Pilkada langsung, maka pemerintah terbuka untuk membahas Pilkada langsung dengan lembaga manapun.
"Ya silakan, kami terbuka, pemerintah, KPU, Parpol, DPR, kalau mau bahas ulang ya silakan, tapi aturan sudah bagus. KPK fungsi pencegahannya sudah bagus. Kalau aspek pencegahan nggak bisa, ya aspek pembinaan," jelas Tjahjo.
Sebelumnya, Bamsoet menilai peristiwa tertangkapnya Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam OTT KPK, ini merupakan tanda sistem demokrasi Indonesia perlu di evaluasi.
"Menurut saya yang harus dievaluasi sistem demokrasi kita. Sebagaimana semangat kawan-kawan, kami sebetulnya ingin mendorong evaluasi sistem pemilihan langsung yang sekarang masih berlangsung," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
Baca: Soal OTT KPK, Mendagri: Jika Tak Siap Godaan, Jadi Pengusaha
Bamsoet kemudian menjelaskan, sistem pemilu langsung butuh ongkos politik yang tinggi. Oleh karenanya tak heran banyak kepala daerah mengambil jalan pintas melakukan korupsi.
