Yogyakarta, Gesuri.id - Sejak tanggal 25 Maret 2021, warga masyarakat Kota Yogyakarta yang melakukan isolasi mandiri (isoman) berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas dan aparat pemerintah setempat, mengeluhkan tidak adanya bantuan pangan atau permakanan dari pemerintah sebagai wujud kehadiran negara.
Baca: Anggaran Toilet, GMNI Minta KPK Cek Bupati & Pejabat Dinas!
Selama ini, ketika ada warga masyarakat yang melakukan isolasi mandiri terkait covid19, maka negara hadir dalam wujud bantuan permakanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.
Hal itu dikatakan Antonius Fokki Ardiyanto S.IP, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat bersama dengan tim dari eksekutif yang dipimpin oleh Sisruwadi pada hari Senin (12/4) di gedung DPRD Kota Yogyakarta.
"Dalam keterangan yang disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta, hal tersebut dibenarkan. Bahwa memang bantuan permakanan dihentikan karena dinas sosial kehabisan dana dikarenakan permintaan sangat banyak dari wilayah," ujar Fokki.
Artinya, sambung Fokki, warga yang melakukan Isoman sangat banyak. Dan solusi dari dinas sosial akan melakukan refokusing/penggeseran anggaran pada bulan Mei itu masuk dalam anggaran rutin dinas.
Mensikapi jawaban dari Pemerintah Kota Yogyakarta itu, Fokki menegaskan tidak setuju dengan cara pergeseran anggaran karena itu lambat sekali dan rakyat "keleleran" dalam melakukan isoman.
"Memang di beberapa wilayah ada warga yang bergotong royong membantu warganya yang melakukan isoman, tetapi itu bukan jadi alasan untuk negara lepas tangan. Negara harus tetap hadir dengan cepat dan mekanisme yang cepat sesuai peraturan perundang undangan adalah kembalikan urusan permakanan kepada mekanisme Biaya Tidak Terduga (BTT), artinya ini kembali diampu oleh satgas covid19 Pemkot Yogyakarta," ujar Fokki.
Apa yang disampaikan oleh Fokki selaku ketua pansus juga diamini oleh inspektorat yang juga hadir dalam rapat tersebut. Maka Fokki mengharapkan minggu depan bantuan permakanan bagi warga Kota Yogyakarta dapat kembali berjalan normal.
Di sisi lain dalam rapat tersebut juga disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan tentang pelaksanaan vaksinasi di Kota Yogyakarta yang sudah dimulai dari cluster tenaga kesehatan, PKL di Gumaton (Tugu Malioboro Kraton), Lansia, PNS termasuk guru dan sekarang BUMD (BPD, Bank Yogya, XT Square dan PDAM).
Baca: Rahmad Ingatkan Pemerintah Jangan Kendor Kendalikan Covid
Berkaitan dengan permasalahan vaksinasi di Kota Yogyakarta terungkap bahwa pemkot dalam hal ini dinas kesehatan tidak mempunyai data tentang berapa jumlah penduduk ber KTP Kota Yogyakarta yang sudah menerima vaksin,dikarenakan sistem tidak mendukung. Hal diatas juga menjadi sorotan dari Pansus.
"Karena dengan tidak ada data maka akan kesulitan dalam menentukan merumuskan kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan pandemi ini dalam konteks lokal," ujar Fokki.
Untuk itu Fokki selaku Ketua Pansus mengharapkan supaya dinas kesehatan segera menyisir data berkaitan dengan hal itu.
"Karena itu penting sekali," ujar Fokki.
