Ikuti Kami

Paul Soroti Pencabutan Perda Izin Gangguan

Karena menurut Paul Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan kehilangan atau kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Paul Soroti Pencabutan Perda Izin Gangguan
Anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan, Paul Anton Mei Simanjuntak.

Medan, Gesuri.id - Anggota DPRD Medan Fraksi PDI Perjuangan, Paul Anton Mei Simanjuntak menyoroti Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Karena menurut Paul Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan kehilangan atau kekurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca: Edward Berhasil Mediasi Pemecatan Sepihak RS Pirngadi

“Berapa besar potensi penerimaan PAD Kota Medan dari sektor tersebut hilang, hal ini harus dijelaskan Pemko Medan,” ungkap Paul saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna, Rabu (12/9).

Pemkot Medan kata Paul harus mencari solusi atau alternati sumber PAD baru untuk mengganti hilangnya penerimaan dari sektor retribusi izin gangguan.

Lebih lanjut Paul mengatakan, meski harus kehilangan sumber pendapatan tetapi bila dikaji dari sosial ekonomi dan pemanfaatannya jangka panjang, maka Pemko Medan justru akan mendapatkan laba yang lebih besar. 

Namun, laba ini tidak diperoleh begitu saja melainkan harus mampu meyakinkan dan menarik para investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan usaha.

Baca: Sutrisno Nilai Edy Belum Hilangkan Karakter Militernya

Menurut pihaknya, keberadaan aturan itu dinilai sangat menghambat proses pembangunan di Kota Medan. Karena, seringkali dikeluhkan oleh para investor yang ingin menanamkan modalnya. 

“Kami mendukung dicabutnya Perda tersebut. Akan tetapi, sebenarnya terlambat dilakukan Pemko Medan. Sebab, surat edaran tentang pencabutan Perda itu telah beredar sejak bulan Juli 2017 lalu,” tukasnya.

Quote