Boalemo, Gesuri.id - Tindakan Masran Rauf, Kabag Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, melaporkan Bupati Boalemo Darwis Moridu ke Polda Gorontalo pada Senin (4/2), dengan aduan perbuatan tidak menyenangkan menuai respon negatif.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Boalemo Karyawan Eka Putra mengatakan pelaporan itu adalah tindakan yang tak bisa dibenarkan.
Sebab, pelaporan itu disebabkan tindakan Darwis yang kesal lantaran melihat masyarakat korban banjir telah lama menunggu bantuan yang tak juga terlihat.
“Ini kan langkah yang bagus, dan sebagai bentuk kecintaan Bupati kepada masyarakat. Sekarang malah dilaporkan oleh ASN (Aparatur Sipil Negara). Yang gaji kamu siapa? Rakyat kan?” ujar Eka, Selasa (5/2).
Menurut Wakil Ketua DPRD Boalemo ini, harusnya para ASN yang digaji dari uang rakyat lebih memahami kondisi rakyat. Karena pada dasarnya, ASN digaji oleh rakyat.
“Loyal boleh, tapi sebagai manusia juga harus peka,” tegas Eka.
Eka melanjutkan, bisa saja kondisi ini berbalik, yakni 600 masyarakat yang hadir saat itu melapor ke polisi. Landasannya, perbuatan tidak menyenangkan karena ucapannya yang menahan dan meminta masyarakat menunggu sampai 7 jam lamanya.
“Ini kan menipu rakyat, kalau dilaporkan jadinya nggak enak,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Yang lebih memprihatinkan lagi, Karyawan Eka Putra melanjutkan, dari sekitar 600 orang yang hadir ternyata hanya 5 orang saja yang menerima bantuan beras 5 kilogram per orang. Karena ternyata pemberian bantuan itu hanya dilakukan secara simbolis.
"Kalau memang hanya pemberian bantuan secara simbolis, mengapa tidak dilakukan saja di Kantor Desa, sehingga rakyat tidak tersiksa menunggu kehadiran Gubernur selama itu," tandasnya.
Tak hanya rakyat, Bupati pun sudah menunggu kedatangan Gubernur Gorontalo selama tiga jam lebih.
"Pak Bupati menunggu tiga jam lebih sih tidak masalah. Tapi kan kasihan kalau rakyat harus menunggu 7 jam kehadiran Gubernur dalam kondisi belum makan pula," ujarnya.
Untung saja, tambah Karyawan Eka Putra lagi, saat itu Bupati berinisiatif memberikan uang Rp50 ribu per orang kepada 600 warga yang hadir dengan uang pribadinya, sehingga bisa meredakan kemarahan warga.
"Harusnya Gubernur dan anak buah Gubernur justru berterima kasih kepada Bupati Boalemo yang telah mendukung kegiatan tersebut, bahkan rela merogoh uang pribadi Rp30 Juta lebih untuk menenangkan warga," tegas Eka.
Eka juga menegaskan bahwa selaku Ketua DPC PDI Perjuangan, ia akan membela Bupati Boalemo Darwis Moridu yang merupakan kader PDI Perjuangan.
“Saya rasa apa yang dilakukan Darwis Moridu sudah benar. Jika perlu kami akan beri bantuan hukum terkait laporan di Polda Gorontalo,” tandasnya.
Seperti diketahui, saat penyerahan bantuan korban banjir di Kecamatan Tilamuta, Kamis (31/1/2019) lalu, Darwis Moridu melayangkan protes dengan nada tinggi kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Pemicu protes Darwis adalah terlambatnya pembagian bantuan untuk korban banjir karena menunggu kedatangan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.
Menurut Bupati Darwis, pada saat itu dirinya memang merasa prihatin dengan masyarakat Boalemo yang hadir pada acara pembagian sembako tersebut.
"Hari itu, 31 Januari, masyarakat sudah menunggu selama 7 jam kedatangan gubernur. Saya sendiri, bupati Boalemo sudah menunggu selama 3 jam," katanya.
Padahal sejatinya, hari itu Gubernur sudah diagendakan mengunjungi Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta. Berdasarkan jadwal tentatifnya, jam 11.30 gubernur sudah ada di tempat, sehingga masyarakat pun dari pagi sudah siap di lokasi.
Sedangkan Bupati Boalemo tiba di lokasi datangnya Gubernur pada jam 12.00. Namun, faktanya sampai jam 15.30 gubernur belum datang juga.
"Saya sangat sesalkan kepada pemerintah provinsi, ketika banyak agenda yang tentatif, tolong direkomendasikan ke staf, atau ke Sekda, minimal ke kepala dinas. Kebetulan saat itu saya juga ada, kan bisa direkomendasikan penyerahan bantuan itu diwakilkan ke staf Dinas Sosial atau ke saya sebagai Bupati Boalemo, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu, kasihan itu masyarakat saya," ujar Bupati.
