Palangkaraya, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah mengusulkan adanya realokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, agar tersedia dana untuk mencegah dan menangani wabah virus corona atau COVID-19.
"Realokasi dana APBD 2020 tersebut diusulkan karena mencermati perkembangan dan situasi semakin merebaknya wabah COVID-19 di provinsi ini," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng Freddy Ering di Palangkaraya, Senin (23/3).
Baca: Corona, Deddy Minta Indonesia Belajar Dari Tragedi Italia
"Usulan itu juga menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo tentang Realokasi APBN dan APBD, serta dukungan anggaran penanganan COVID-19," tambahnya.
Dikatakannya, realokasi anggaran APBD 2020 selain kepentingan penyediaan sarana dan prasarana, observasi serta perawatan, juga perlu penambahan tunjangan, honor dan lembur untuk para petugas kesehatan, termasuk aparat terkait yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
Freddy yang juga Ketua Komisi I DPRD Kalteng itu mengatakan realokasi juga sebagai upaya menyediakan anggaran untuk penyuluhan, pencegahan serta dampak ekonomi masyarakat dengan adanya penyebaran COVID-19 tersebut.
"Dampak ekonomi yang kami maksudkan itu terkait upaya mengantisipasi kelangkaan pangan dan lainnya. Jadi, Masyarakat Kalteng bisa terbantu dan tidak terlalu kesusahan akibat COVID-19 ini," ucapnya.
Diusulkan juga penundaan kegiatan-kegiatan rapat yang menghadirkan banyak orang, seperti rapat paripurna, rapat-rapat gabungan komisi, rapat dengar pendapat, maupun rapat panitia khusus.
Baca: China Bantu Irak Tangani Corona, Ini Analogi Budiman
Meski begitu, Fraksi PDI Perjuangan Kalteng mengusulkan kegiatan DPRD Kalteng setidaknya sampai akhir April 2020 dapat lebih difokuskan di daerah sendiri. Langkah tersebut sebagai upaya membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat serta praktik mencegah penyebaran COVID-19.
"Semua usulan itu sudah kami buat dalam surat dan kirim ke pimpinan DPRD Kalteng. Kami berharap apa yang kami usulkan dapat dipertimbangkan dan disetujui semua fraksi dan pimpinan DPRD Kalteng," pungkasnya.
