Jakarta, Gesuri.id - Kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada Paket Ekonomi XVI dikritik tak sesuai nawacita. Setidaknya ada 54 bidang usaha yang diusulkan keluar dari DNI.
Baca: Ara Minta Kebijakan Relaksasi Pelepasan DNI Dibatalkan
Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto mengaku sangat keberatan dengan kebijakan yang akhir pekan lalu diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, itu.
"Karena banyak dari bidang usaha tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan dalam negeri, terutama UMKM (usaha mikro kecil dan menengah)," tegas Darmadi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/11).
Bukan hanya itu, menurut Darmadi yang duduk di Komisi VI DPR, revisi DNI melenceng dari Nawa Cita yang selama ini didengungkan oleh Jokowi, terutama nomor 5 dan 6.
Menengok kembali poin Nawa Cita Jokowi-JK seperti dipaparkan saat Pilpres 2014 lalu. Poin nomor 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Jangan Sampai Rugikan UKM
Sedangkan poin Nawa Cita nomor 6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
"Seharusnya kita lindungi pelaku UMKM dalam negeri. Harus orientasi ke membangun kemandirian ekonomi rakyat," pungkasnya.
