Denpasar, Gesuri.id – Gubernur Bali I Wayan Koster menggulirkan wacana mewajibkan pejabat lingkup Pemprov Bali membeli kendaraan dengan energi listrik.
Langkah ini dilakukan menuju Pulau Ramah Lingkungan dengan penyediaan dan penggunaan energi ramah lingkungan bakal terwujud.
Baca: Koster Dukung Pembangunan Pabrik Motor Listrik di Bali
Menurut Koster, kendaraan listrik memang mahal harganya. Namun, perawatannya murah, bahan bakarnya juga murah.
“Jadi, harganya setengah dari sepeda motor yang menggunakan Premiun atau bahan bakar minyak. Nggak perlu pakai oli lagi. Masyarakat selama ini nggak ngitung, padahal biaya perawatan sepeda motor berbahan bakar minyak itu mahal,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Untuk ketersediaan energi listrik, kata Koster, nantinya akan dibahas Pemprov Bali bersama PLN. Penggunaan energi listrik yang menjadi mode ramah lingkungan ini juga harus didukung dengan ketersediaan listrik yang memadai di Bali.
Koster menegaskan, Bali sebagai destinasi wisata dunia, memiliki visi yang fokus membangun keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya yang bersih.
"Dalam rangka pelaksanaan visi ini, kami menyiapkan skenario Bali mandiri energi dan energinya adalah energi bersih. Kenapa mandiri energi? Karena Bali adalah tujuan wisata dunia dan energinya harus bersih," papar mantan anggota Komisi X DPR RI ini.
Pada bagian lain, Koster mengatakan saat ini tengah digodok sistem zonasi terkait penggunaan kendaraan listrik di Bali. Zonasi kendaraan listrik ini rencananya bakal diterapkan di kawasan wisata dulu, seperti Kuta (Badung), Sanur (Denpasar), dan Ubud (Gianyar).
Baca: Presiden Optimistis Motor Listrik 'Gesits' Diterima Pasar
Koster juga mengaku sudah melaporkan rencana penggunaan kendaraan listrik ini kepada Presiden Jokowi saat transit di Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Badung, Rabu kemarin. Menurut Koster, Jokowi bahkan usul agar kendaraan listrik ini disubsidi pemerintah.
"Jadi, (penggunaan kendaraan listri) disambut baik. Kata Pak Presiden, 'Kalau perlu disubsidi Gubernur'. Saya katakan kalau disubsidi, nggak ada uangnya, uang dari mana? Jadi, kalau perlu dikasi insentif, bebasin dari PKB. Kalau PKB nanti, pendapatan asal provinsinya hilang langsung Rp 900 miliar. Terlalu berat, Pak, mungkin bisa dicarikan skenario lain supaya insentifnya bisa diterapkan di Bali,” beber Koster.
