Jakarta, Gesuri.id- Presiden Joko Widodo meminta kementerian, lembaga dan pemerintah daerah penggunaan anggaran dominan pada kegiatan utama bukan pada kegiatan pendukung.
"Alokasi dan penggunaan anggaran harus dominan pada kegiatan utama bukan habis pada kegiatan pendukung," kata Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2018 di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/12).
Baca: Parpol Dibiayai, Hendrawan: Tak Semua Bisa Dibiayai APBN
Kepala Negara meminta menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah mengecek betul bahwa alokasi anggaran betul-betul pada kegiatan utama. Presiden meminta mereka memastikan penggunaan anggaran optimal bagi masyarakat, fokus pada "outcome" bukan "output".
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan kegiatan pendukung itu misalnya rapat, perjalanan dinas, honor tim.
"Selain itu juga harus betul betul ada konsolidasi kementerian dengan daerah, pusat dengan daerah. Jangan ego sektoral karena nanti akan menyulitkan sendiri," katanya.
Presiden juga meminta menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah mempersiapkan dengan baik pelaksanaan program 2019 sehingga dapat berjalan efektif mulai awal Januari 2019.
"Artinya, persiapan harus dilakukan lebih awal dengan manfaatkan e-procurement dan e-catalog," katanya. Presiden juga meminta para pimpinan kementerian lembaga dan kepala daerah memastikan semua program berjalan maksimal dengan memantau terus program dan anggaran secara berkala.
Kepala Negara juga meminta mereka memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.
"Jangan ada yang bermain dengan korupsi, pemborosan, mark up, atau menyimpang lainnya. Optimalkan pengawas intern pastikan APBN dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dari pusat sampai desa, diterima yang membutuhkan," katanya.
Baca: Politikus PDI Perjuangan Tak Heran Jika BPJS Defisit
Pada awal sambutannya Presiden mengatakan bahwa semangat kebijakan fiskal APBN 2019 adalah dorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SDM.
"Perlu saya tekankan semangat APBN kita adalah sehat dan mandiri. Tentunya pemerintah harus bekerja keras mencapai target baik dari sisi pajak atau bukan pajak namun tetap menjaga iklim usaha," katanya.
