Samarinda, Gesuri.id – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Angkasa Jaya Djoerani menilai, pembangunan ramah lingkungan di Kota Samarinda masih jauh dari memadai. Jika dihitung dari segi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), kata dia, sangat sedikit ditemukan di Kota Samarinda.
Baca : DPRD Nilai Pemkot Samarinda Gagal Tangani Banjir
Menurut Angkasa, pelaksanaan di lapangan tidak semudah jargon ‘pembangunan pro lingkungan’ yang sering disuarakan para pemegang kebijkan. “Saya menilai dan otokritik sebagai anggota DPRD yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintah. Saya kira masih sangat kurang, RTH saja semakin sedikit. Lalu, bagaimana mencanangkan pembangunan berwawasan lingkungan,” ucapnya.
Jika Kota Samarinda telah melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sejak 10 tahun ke belakang, maka besar kemungkinan saa ini tidak ada genangan air atau banjir di mana-mana. Kenyataanya, Kota Samarinda belum terbebas dari persoalan klasik tersebut pada 2022.
Ia meminta pemerintah daerah menindak para pelaku perusak lingkungan hidup. Ia menganggap, praktik pertambangan sebagai perilaku yang merusak lingkungan hidup di Kota Samarinda. “Apabila pemerintah peduli terhadap lingkungan, tidak akan memberikan izin tambang. Seperti Balikpapan misalnya, bukan Balikpapan tidak memiliki tambang batubara. Mereka punya, tetapi pemerintahnya berkomitmen tidak memberikan izin,” tuturnya.
Baca : Banteng Samarinda Berpulang, Banteng Kukar Berduka
Semestinya, kata dia, pemerintah daerah berkomitmen membangun Kota Samarinda dengan wawasan lingkungan. Jadi, setiap program perencanaan pembangunan harus ramah lingkungan. “Niat dan komitmen pemerintah sangat penting terhadap pembangunan berwawasan lingkungan. Saya kira semua bisa asal pemerintah dan DPRD bersatu,” ujar Angkasa. (Kliksamarinda.com)
