Ikuti Kami

Pemerintah Bahas Percepatan Pembangunan Perumahan ASN

Sebanyak 945 ribu aparatur sipil negara, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.

Pemerintah Bahas Percepatan Pembangunan Perumahan ASN
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbicara dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4). Rapat terbatas tersebut membahas tentang penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah membahas upaya percepatan pembangunan perumahan bagi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan Polri.

"Untuk tahun 2018 ini, saya telah minta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk terus mengejar target penyediaan perumahan bagi rakyat, sehingga secara bertahap bisa menurunkan 'backlog' rumah yang mencapai 11,4 juta," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya saat pembukaan rapat terbatas bertopik "Penyediaan Rumah bagi ASN, TNI dan Polri" di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (16/4).

Baca: Jokowi Inginkan APBD untuk Padat Karya Tunai

Menurut pria yang kembali diusung PDI Perjuangan dalam Pilpres 2019 ini, sebanyak 945 ribu aparatur sipil negara, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.

Untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mencari terobosan mengenai skema pembiayaan rumah.

Presiden meminta skema pembiayaan dapat memanfaatkan dana non-anggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.

Baca: Jokowi Targetkan Akhir 2019 Merak-Banyuwangi Tersambung Tol

Dalam pertemuan itu, Presiden mengundang sejumlah pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank-bank BUMN dan bank daerah, serta Asabri dan Taspen untuk membahas skema pembiayaan alternatif tersebut.

"Saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, bagi prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat sehingga ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya, semakin konsentrasi dalam bekerja, serta mendorong efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Presiden.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Quote