Ikuti Kami

Pemerintah Implementasikan Hunian ASN-TNI/Polri Tahun 2019

Skema khusus yang akan diberikan di antaranya penyediaan subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diperluas.

Pemerintah Implementasikan Hunian ASN-TNI/Polri Tahun 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Nusa Dua, Gesuri.id - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menjadwalkan implementasi hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri pada tahun 2019, setelah skema khusus seperti diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirampungkan.

"Sudah ada draf skema khusus itu setelah dibahas dalam satu kali putaran rapat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, di Nusa Dua Bali saat membuka Global Business Summit 2018 Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) di Nusa Dua Bali, Kamis (6/12).

Baca: Basuki Ingatkan Sertifikasi Konstruksi Terkait Keselamatan

Basuki yang mewakili Presiden dalam acara tersebut mengatakan hasil pendataan ASN dan TNI/Polri baik di pusat maupun daerah potensinya mencapai 960.000 orang.

Skema khusus yang akan diberikan di antaranya penyediaan subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diperluas, gaji tidak ada batasan, serta tidak harus rumah berukuran 36 meter persegi

"Pemerintah tidak memberikan batasan mengenai harga dan luas rumah. Semua diserahkan sesuai keinginan dan kemampuan dari ASN dan TNI/Polri. Namun agar lebih terjangkau akan memanfaatkan tanah-tanah negara," kata Basuki.

Menurut Basuki, Kementerian Keuangan telah menyetujui rencana tersebut saat ini Kementerian PUPR bersama dengan Bappenas tengah merumuskan untuk kemudian difinalkan di tingkat eselon 1.

Baca: Menteri Basuki Tanamkan Kerja Keras, Cerdas, dan Ikhlas

Basuki juga menyampaikan skema penyediaan rumah terjangkau baik untuk masyarakat umum mapun ASN dan TNI/Polri dapat menjadi contoh bagi anggota FIABCI yang dalam tema temu bisnis kali ini membahas mengenai penyediaan rumah terjangkau (affordable housing) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Quote