Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penurunan tarif tol Trans-Jawa mempertimbangkan kontrak dan iklim investasi.
"Karena saya sebagai regulator harus melindungi konsumen. Tapi harus juga memperhatikan investor, menjaga investasi," kata Basuki di Jakarta, Rabu (13/2).
Baca: Tarif Tiga Ruas Tol di Jawa Tengah Mulai Berlaku
Menurut Basuki, skema penurunan tol melalui subsidi dari pemerintah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Basuki menyampaikan, melalui subsidi, pemerintah perlu merogoh kocek Rp380 miliar pada 2019 dan Rp220 miliar pada 2020.
"Pasti membebani APBN. Karena kalau mau diturunkan harus subsidi. Terlalu banyak subsidi juga akan menimbulkan distorsi," ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji beberapa untuk mengantisipasi tarif tol Trans Jawa yang dianggap mahal.
Baca: Bahas Penurunan Tarif Tol, Jokowi Panggil Menteri
"Untuk itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diminta untuk mengkaji dan beliau membuka opsi pemasaran. Misalnya kalau tarif Rp10.000 hanya lima mobil yang masuk, kan sama saja dengan Rp5.000 tapi 10 mobil yang masuk," ungkapnya.
Menurut Basuki, pembangunan jalan tol di berbagai daerah pasti mengalami transisi.
"Dulu tol JORR itu juga sepi waktu baru dibangun. Sekarang itu macet. Memang butuh transisi," pungkasnya.
