Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyayangkan adanya silang pendapat antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Kemenaker terkait masuknya 49 TKA asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Bahkan Masinton menilai pihak imigrasi dan Polda Sultra juga memberikan informasi yang berbeda. Sehingga, ia menyebut kerja kementerian dan lembaga terlihat amatiran dalam menyikapi permasalahan itu.
Baca: China Bantu Irak Tangani Corona, Ini Analogi Budiman
"Silang pendapat antar Menko Kemaritiman dan Kemenaker tentang proses ijin TKA asal China serta perbedaan informasi antara Imigrasi dan Polda Sulsel menegaskan antar kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja amatiran," kata Masinton dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (19/3).
"Sistem data dan distribusi informasinya amburadul," lanjut dia.
Selain itu, kata dia, Menko Kemaritiman, Kemenaker, Imigrasi dan Polda Sultra juga belum memahami disaster management atau pelaksanaan tugas dalam situasi darurat. Selain itu, ia menilai, mereka juga belum paham Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona.
Masinton juga berpendapat, empat instansi itu juga tidak pernah membaca UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Keempat elemen ini memberikan informasi yang tidak solid dan tidak valid ke masyarakat yang bisa ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pemerintah," ujarnya.
Karena itu, ia mengatakan sebaiknya kementerian dan instansi negara tak perlu berpolemik tentang kedatangan WNA. Sebab, kata dia, yang masyarakat khawatirkan yakni kedatangan WNA tanpa dilakukan karantina selama 14 hari sesuai arahan WHO.
Baca: Bangun RS Pasien Corona, China Tunjukkan Keunggulan Teknik
"Karena fokus publik bukan sekedar perizinan kerja, tetapi kecemasan masyarakat terhadap 49 TKA asal negeri China yang masuk tanpa prosedur pengkarantinaan sesuai arahan Presiden dan WHO," tuturnya.
Masinton pun meminta agar kementerian dan lembaga yang tak tergabung dalam gugus tugas penanganan corona tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena informasi yang diberikan. Ia berharap agar semua pihak membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus.
"Kementerian dan lembaga yang tidak masuk dalam gugus tugas penanganan corona hendaknya disiplin dalam tugasnya membantu presiden menanggulangi penyebaran virus corona. Jangan memberikan informasi yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat," pungkas dia.
