Pontianak, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalbar Yohanes Rumpak mempertanyakan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, atas progres realisasi pemekaran Provinsi Kapuas Raya.
Ia menilai, dengan pemekaran tentu akan mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat.
Karena begitu menjadi provinsi, lanjutnya, akan ada banyak fasilitas standar sebagai sebuah ibu kota provinsi seperti grade rumah sakit meningkat, dan bandara yang kapasitasnya lebih besar.
“Kalau pemekaran benar-benar terwujud, sangat baik untuk masyarakat kita. Tentu ini tantangannya tidak mudah. Ini harus diselesaikan Gubernur, karena ini janji Gubernur. Satu di antaranya satu janji Gubernur dalam Kalbar Baru bahwa, SK pertama yang diteken adalah SK pemekaran. Saya tidak tahu ini sudah berapa SK yang diteken Gubernur, SK pemekaran belum diteken,” katanya, Rabu (16/10).
Sebagai Anggota DPRD Kalbar yang mewakili masyarakat di Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu, ia menilai, realisasi pemekaran provinsi baru itu membutuhkan kerja keras dan terobosan nyata, sehingga bisa diperhitungkan pemerintah pusat.
“Jadi harus bekerja keraslah mewujudkan pemekaran ini, menghadap pemerintah pusat. Karena kita tahu, pemerintah pusat tidak punya program untuk melahirkan daerah otonom baru,” jelasnya.
Peraih suara tertinggi kedua untuk DPRD Kalbar ini juga menyarankan agar Gubernur Kalbar mensinergiskan isu pemekaran Kapuas Raya dengan pemindahan ibu kota negara baru di Provinsi Kaltim agar lebih masuk akal dan mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saran saya kepada Gubernur, membuat alasan baru pemekaran adalah, bahwa Kapuas Raya ini menjadi penopang penting untuk ibu kota baru. Karena Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Kaltim. Sehingga, Kapuas Raya akan menjadi penopang ekonomi ibu kota negara baru,” tuturnya.
Selain itu, pria yang aktif berorganisasi ini juga menegaskan, jika komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar dengan mengalokasikan anggaran pembangunan gedung kantor DPRD dan Gubernur Kapuas Raya mesti ditinjau karena sejauh ini progres pemekaran daerah tersebut belum ada.
“Ini yang harus dilihat dan ditinjau lagi. Kalau memang memungkinkan secara hukum itu boleh saja. Tetapi kalau tidak, misalnya dalam sepuluh tahun Kapuas Raya, ini fasilitas untuk apa, kan mubazir. Lebih baik, uang itu dipakai untuk memperbaiki infrastruktur kita, kalau di Sintang itu, saya sebut sudah darurat infrastruktur,” tukasnya.
