Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo memastikan situasi dan kondisi keamanan masih terkendali sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“Situasi masih terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, dan saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan, kerukunan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (22/5).
Baca: Presiden Trump Sebut Indonesia Contoh Negara Demokrasi
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri serta pejabat yakni Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Sebelum memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi menggelar rapat bersama para pejabat tersebut selama beberapa saat.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu "event" dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang.
Dan sebagai kepala negara, Jokowi merasa memiliki kewajiban besar untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tetap terkendali.
"Pemilu adalah satu 'event' dari perjalanan negara Indonesia yang masih panjang. Dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saya mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas politk dan stabilitas keamanan," tuturnya.
Presiden setelah memberikan keterangan pers, kembali menggelar rapat dengan pejabat yang mendampinginya dalam jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta.
Mantan Gubernur DKI itu langsung bertolak ke Jakarta saat mendapatkan laporan telah terjadi bentrokan di beberapa titik di Jakarta.
Pada Rabu pagi, Jokowi berkantor di Istana Kepresidenan Bogor.
Sebab, kata Hasto, berdasarkan perhitungan pihaknya terdapat selisih yang signfikan dengan rekapitulasi KPU.
"Untuk itu kami bermaksud sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu yang dijamin oleh konstitusi, maka PDI Perjuangan akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya di kantor PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
Hasto menjelaskan, berdasarkan hitungan internal, PDIP berhasil meraih 133 kursi pada Pemilihan Legislatif 2019. Namun hasil perhitungan KPU ternyata hanya 129 kursi.
"Hasil quick count yang kami lakukan, PDI Perjuangan sebenarnya berpotensi 133 kursi itu berdasarkan quick count. Jadi ada (selisih) 4 kursi (dari KPU)," kata Hasto.
Ketika ditanya dapil mana saja yang akan digugat, Hasto menyebut sejumlah provinsi tempat dapil tersebut, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Papua, dan Sulawesi Barat.
Modus kecurangan yang terjadi, kata Hasto, diduga yaitu pengambilan suara. Pihaknya melihat pileg yang sangat kompleks melahirkan saling curi suara. Bukan cuma antar caleg antar parpol, namun juga antar caleg di internal parpol.
Baca: Via Telepon, SBY Ucapkan Selamat Pada Jokowi
Namun, kata Hasto, ada juga temuan kesalahan aritmatik di mana saat penghitungan suara di TPS, misal perolehan caleg PDIP berjumlah 136, namun di tingkat berikutnya berubah menjadi 36. Artinya sekitar 100 suara hilang.
Diterangkan Hasto, pihaknya menemukan banyak modus kecurangan aritmatik itu terjadi di tingkat KPPS.
"Tapi masih kami teliti karena PDIP tidak akan melakukan gugatan tanpa bukti kuat. Maka perkiraan kami sementara paling banyak hanya ada 7 dapil. Tapi kan kami bisa digugat pihak lain. Maka langkah terbaik kami menyiapkan seluruh bukti-bukti C1 lah yang paling otentik," kata Hasto.
