Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai indikasi kecurangan yang terjadi dalam tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus diusut tuntas karena akan merugikan peserta lain dan pelayanan publik.
"Kecurangan dalam seleksi CPNS harus diusut tuntas karena tidak hanya merugikan peserta lain, tapi pada akhirnya akan merugikan pelayanan publik," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/11).
Dia prihatin dengan indikasi kecurangan CPNS 2021 saat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terjadi di sejumlah titik lokasi seleksi sehingga harus mendapat perhatian serius.
Baca: Ganjar: Tak Ada Ampun ke Pelaku Kecurangan Seleksi CASN!
Menurut dia, berbagai kecurangan tersebut berpotensi meloloskan aparatur negara yang tidak cakap dan juga tidak berintegritas.
"Kita tidak ingin pelayanan publik menjadi buruk dengan adanya ASN yang lolos tes CPNS dari hasil 'cheating'. Peserta yang 'cheating' jangan sampai lolos," ujarnya.
Dia mengatakan, harus ada investigasi menyeluruh terhadap kasus yang viral di media sosial tersebut. Puan juga meminta harus ada evaluasi terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan SKD, termasuk dari segi IT.
"Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus bisa menutup celah kecurangan tes CPNS secara teknologi maupun SDM yang bertugas," katanya.
Puan berharap pemerintah dapat memberikan jaminan transparansi pelaksanaan tes CPNS kepada masyarakat. Dia juga meminta pihak penyelenggara tes CPNS memperbaiki kekurangan yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca: Tjahjo Temukan Kecurangan Tes Seleksi SDK di CASN 2021
"Harus ada perbaikan agar kepercayaan masyarakat terhadap seleksi aparatur negara yang jujur dan transparan kembali pulih," ucap dia.
Dia berharap kecurangan yang dilakukan segelintir orang itu jangan sampai menodai semangat pelaksanaan seleksi CPNS yang hendak menghadirkan ASN unggul dan berintegritas.
Puan meyakini pemerintah akan mengambil langkah tegas jika memang ada bukti kecurangan sehingga peserta yang curang pasti akan diskualifikasi dan kejadian tersebut tidak menghambat tahapan seleksi CPNS selanjutnya.
