Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) menjadi perhatian pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 untuk dicermati oleh anggota dan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Pada Masa Persidangan V ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal untuk APBN Tahun Anggaran 2024, yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/5).
Baca: Emas Bola Sea Games Momentum Bangkitnya Sepakbola Indonesia
Puan menjelaskan APBN Tahun Anggaran 2024 merupakan APBN terakhir dari periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Oleh karena itu, tambahnya, prioritas APBN Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program prioritas dan program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia.
Menurut Puan, seluruh alat kelengkapan DPR RI dalam pembahasan KEM PPKF serta kebijakan belanja di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk APBN Tahun Anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat.
Baca: Banteng Belitung Siap Pertahankan Kursi Ketua DPRD
Tidak hanya itu, dia juga menginginkan agar program-program tersebut berpihak pada rakyat kecil, mempercepat kesejahteraan bersama, hingga mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat.
Selain pembahasan KEM PPKF APBN Tahun Anggaran 2024, agenda lain alat kelengkapan DPR adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2014, sehingga memastikan bahwa Pemilu Tahun 2024 berlangsung berkeadaban yang maju, jujur, dan adil," ujar Puan Maharani.
