Jakarta, Gesuri.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah komando Menteri Basuki Hadimuljono menargetkan penyerapan sebanyak 2.542 ton aspal karet dari dalam negeri yang dinilai memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan aspal biasa.
Kementerian PUPR terus meningkatkan penggunaan karet sebagai campuran beraspal atau aspal karet dalam penanganan jalan nasional.
Baca: PUPR Selesaikan Jalan Akses Wisata Mandeh
Selain karena penggunaan aspal karet memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding aspal biasa, hal itu juga akan menyerap hasil karet di tengah penurunan harga karet dunia.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018, Kementerian PUPR telah membeli aspal karet di Sumatera Selatan dan Jawa Barat total Rp7 miliar.
Pembelian dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Sumsel dan BBPJN VI Jakarta, Jawa Barat dan Banten selaku pengguna aspal karet.
Sedangkan pada 2019, rencana pengadaan aspal karet yang sudah ditetapkan dengan Surat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah sebanyak 2.542 ton aspal karet.
Guna mewujudkan hal tersebut, pengadaan juga dilakukan secara bertahap untuk menghindari penyimpanan dalam waktu lama yang dapat menyebabkan karet alam rusak.
Sementara mekanisme pembelian karet dari petani dilakukan oleh pabrik atau koperasi yang memproduksi "brown crepe". Kementerian PUPR nantinya akan mendapat suplai "brown crepe" dari pabrik.
Syaratnya, pabrik wajib mencantumkan Surat Keterangan dan kuitansi pembelian dari petani atau KUD.
Keunggulan penggunaan karet alam pada campuran beraspal panas untuk perkerasan jalan di antaranya adalah memiliki tingkat perkerasan lebih baik.
Selain itu, aspal karet juga tidak mudah meninggalkan jejak roda pada saat aspal basah, dan daya tahan lebih tinggi dibanding aspal biasa.
Baca: Kementerian PUPR Jelaskan Retakan di Flyover Rawa Buaya
Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Setiap tahun produksi karet alam Indonesia mencapai 3,2 juta ton, dan 0,6 juta ton diantaranya dimanfaatkan industri dalam negeri, sementara 2,4 juta ton lainnya di ekspor ke mancanegara.
Untuk menghadapi penurunan harga karet, pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional pemanfaatan karet alam oleh berbagai sektor, termasuk salah satunya dalam pembangunan infrastruktur PUPR.
