Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mendesak Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah segera turun tangan meredam kericuhan penamaan nama bandara.
SK Menhub RI Nomor KP 1421 Tahun 2018 tertanggal 5 September 2018, tercantum bahwa nama bandara internasional di NTB berubah dari Bandara Internasional Lombok (BIL) atau dalam bahasa Inggris Lombok International Airport (LIA), menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau Zainuddin Abdul Madjid International Airport (ZAMIA).
Baca: Pilkada 2020, PDI Perjuangan NTB Bidik Menang di Tiga Daerah
Menurut Rachmat, Gubernur selaku pemangku kebijakan tertinggi di daerah berjuluk Bumi Gora ini, harus mengambil langkah sigap, tepat, dan terarah sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya gangguan keamanan dan kondusifitas daerah.
“Gubernur harus segera bersikap atau turun tangan untuk meredam atau menyelesaikan masalah ini. Di sinilah gubernur harus menunjukkan power-nya, sebagai pemimpin,” kata Rachmat.
Lebih jauh anggota DPR RI asal Dapil NTB itu menjelaskan, bila kasus ini dibiarkan terus berpolemik, bukan tidak mungkin akan terjadi gesekan yang akan berdampak pada sektor perekonomian dan sektor lainnya.
Terlebih Lombok saat ini sedang menata kembali perekonomian, pasca terjadinya gempa bumi dan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP.
“Bila terjadi disharmoni akan berdampak pada berbagai sektor. Lombok Tengah sebagai pintu masuk utama jalur transportasi udara ke Lombok akan lesu. Tidak hanya itu, semua sektor akan terkena imbas, terutama pariwisata dan ekonomi. Dibutuhkan langkah cepat dan tepat, agar persoalan ini segera terselesaikan,” tandasnya.
Baca: PDI Perjuangan Loteng Sambut H Bangun Jadi Cakada
Selain itu, Rachmat juga mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri, dan tidak mengambil sikap yang dapat menimbulkan gesekan.
Ia berharap persoalan perubahan nama bandara tersebut, segera terselesaikan dan memberikan win win solution bagi kedua belah pihak.
