Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menyatakan keputusan pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI) bertujuan membuka peluang berusaha.
Baca: PDI Perjuangan: Relaksasi DNI Bertentangan dengan Nawa Cita
Kebijakan tersebut, dinilai memberi peluang Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 100 persen untuk sejumlah bidang usaha. Namun, kata Hendrawan, kebijakan itu bertujuan baik.
"Tujuannya baik, membuka peluang berusaha dan partisipasi investasi bagi para pelaku usaha," kata Hendrawan, di Jakarta, baru-baru ini.
Hendrawan mengatakan, dari revisi paket kebijakan tersebut, diharapkan lahir perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang lebih kompetitif. "Tentu harapannya lahir startup baru," imbuh Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi itu.
Hanya saja, pihaknya mengakui, secara politis kebijakan demikian akan mudah mendapat kritik. Sebab, saat ini adalah jelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.
Baca: Ara Minta Kebijakan Relaksasi Pelepasan DNI Dibatalkan
"Maka dibutuhkan komunikasi yang baik menyangkut kebijakan ini agar jangan mudah disalahtafsirkan," kata Hendrawan.
Diketahui, Pemerintah merevisi 54 bidang usaha dalam daftar negatif investasi (DNI). Dari angka tersebut, hanya 25 bidang usaha yang bisa dikuasai 100 persen oleh investor asing. Hal itu kemudian dikritisi oleh sejumlah pihak, khususnya dari kalangan oposisi.
