Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa Perusahaan Gas Negara dikhawatirkan bisa membebani kinerja holding BUMN Migas jika skema penggabungannya dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) dilanjutkan.
Ia juga meminta pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina.
Terlebih jika peraturan yang menjadi landasan hukum pengalihan saham seri B PGN kepada Pertamina tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi holding nantinya.
Dalam catatan Rieke, PGN memiliki kinerja yang kurang menggembirakan terutama penurunan jumlah laba bersih dalam lima tahun terakhir, padahal jumlah aset perusahaan terus bertambah.
Dua hal yang menurutnya menekan laba perusahaan, pertama kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas regasifikasi dan penyimpanan gas atau Floting Storage and Regasification ( FSRU) Lampung.
"Sejak dibangun 2014 lalu, FSRU Lampung tidak beroperasi maksimal. Namun, PGN harus terus membayar sewa lebih dari US$90 juta," ujar Rieke di Jakarta, Kamis (15/3).
Kedua, kesalahan strategi manajemen dalam penempatan investasi khususnya di sisi hulu oleh PT Saka Energi Indonesia, yang merupakan anak usaha PGN. Rieke menyebut investasi Saka Energi dalam pembelian blok migas pada 2013-2015, sampai saat ini masih mengalami kerugian rata-rata US$50 juta dalam lima tahun terakhir.
Hal tersebut menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjadi penyebab memblenya kinerja PGN dalam beberapa tahun terakhir.
Bertambahnya jaringan pipa transmisi dan distribusi yang dibangun PGN sejak 2003 sampai 2007 lalu, memang terbukti bisa meningkatkan pendapatan perusahaan karena bisa menyalurkan gas lebih banyak ke pelanggan. Namun, hal tersebut justru bertolak belakang dengan perolehan laba perusahaan yang justru terus turun.
Rinciannya, pada 2012 PGN mencatatkan pendapatan sebesar 2.580 juta dolar dengan laba bersih 915 juta dolar lalu pada 2013 pendapatan perusahaan naik menjadi US$ 3.001 juta sedangkan laba bersih turun US$ 838 juta.
Pada 2014, perusahaan berkode saham PGAS memperoleh pendapatan 3.253 juta dolar AS dengan laba turun menjadi 711 juta dolar AS hingga pada 2017, PGN membukukan pendapatan 2.165 juta dolar AS sedangkan laba bersih hanya sebesar 98 juta dolar AS.
Untuk itu, Rieke menyarankan agar dilakukan audit khusus dan tinjauan lapangan atas proyek milik PGN sebelum pemerintah meneruskan lebih jauh pembentukan holding BUMN Migas tersebut. Sehingga, Pertamina sebagai perusahaan induk nantinya tidak dibebani oleh merosotnya kinerja PGN.
"Pembentukan holding BUMN Migas dilakukan pemerintah tanpa ada pembicaraan teknis dengan DPR, sehingga kami menilainya sebagai tindakan terburu-buru yang bisa berdampak pada kerugiaan negara. Kami akan sampaikan hal ini kepada KPK," ujar Rieke.
