Ikuti Kami

Sekolah Vokasi Intensifkan Link & Match Sesuai Kebutuhan

Pihak industri justru mengingatkan, anak-anak ini harus diajarkan hormat kepada orang tua dan cinta Pancasila.

Sekolah Vokasi Intensifkan Link & Match Sesuai Kebutuhan
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/12). (Foto: Istimewa)

Bekasi, Gesuri.id - Tingginya angka pengangguran kalangan lulusan SMK diduga terjadi karena adanya 'missing link' antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Mengatasi itu, dibutuhkan koordinasi intensif antara dunia pendidikan dan dunia kerja (link and match) sehingga kompetensi siswa SMK bisa semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Hal itu diungkap Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/12). 


 
Putra menilai, perlu link and match antara dunia industri dan pendidikan vokasi. Mengingat lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi salah satu penyumbang terbesar pengangguran hingga per Agustus 2019.
 
“Salah satu kendala yang terjadi di Jawa Barat terkait dengan positioning-nya sebagai kota industri, tetapi juga banyak sekali pengangguran yang ada di sini adalah masalah link and match, dimana supply dari sekolah dan kebutuhan industri ini tidak ketemu,” ujar Putra. 

Kunjungan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait data faktual bidang pendidikan serta peran daerah untuk memfasilitasi lulusan pendidikan vokasi. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi, Pelaku Dunia Usaha, dan instansi terkait lainnya. 
 
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sumbangsih terbesar dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga Agustus 2019 masih dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 10,42 persen.
 
Ia mengungkapkan, tidak adanya link and match antara kebutuhan industri dan pendidikan vokasi ini menjadi keluhan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, dunia industri berkembang begitu pesat, karenanya sekolah-sekolah vokasi diharapkan mampu mempersiapkan anak didik sesuai kebutuhan pasar.
 
“Keinginan-keinginan dari konsumen yang cepat ini harus diikuti oleh industri, sementara sekolah juga harus mengikuti kebutuhan itu. Begitu ketinggalan jauh, maka lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak ada yang mengisi. Nah, ini menjadi tantangan saat ini,” paparnya.


 
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, penyesuaian kurikulum memang sangat dibutuhkan dunia pendidikan untuk menjawab tantangan saat ini. Semangatnya bukan hanya penyederhanaan, tetapi bagaimana menyiapkan kurikulum yang menjawab kebutuhan pendidikan ke depannya. “Penyesuaian kurikulum diciptakan sesuai dengan kebutuhan industri, karena industri tidak akan menunggu,” katanya.
 
Di sisi lain, lanjutnya, attitude atau pendidikan karakter juga menjadi hal yang disoroti pihak industri. Pembangunan karakter dan jati diri bangsa harus menjadi tujuan utama dalam menata pendidikan nasional. Pihak industri menilai, menipisnya tata krama, etika, dan kreatifitas anak bangsa menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian serius.
 
“Kok ada pihak industri yang justru mengingatkan kita anak-anak ini harus diajarkan dua hal, hormat kepada orang tua dan cinta Pancasila. Yang bahas itu bukan siswanya, bukan sekolahnya, tetapi pihak industrinya,” imbuh Legislator Dapil DKI Jakarta I itu. 

Hal senada disampaikan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, ia menuturkan saat ini terdapat lebih dari 6.700 perusahaan di Kabupaten Bekasi. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh tenaga kerja lokal. “Belum lagi mayoritas pekerja di sini berasal dari luar daerah. Jadi, ada semacam ketimpangan terhadap pribumi. Ini salah satu concern kami, bagaimana menekan angka pengangguran bahkan ini masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kami,” paparnya.
 
Ia mengusulkan agar SMK diberikan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan industri supaya anak didiknya dibekali wawasan dan diharapkan mampu bersaing dengan para lulusan dari luar daerah. Ia juga berharap Komisi X DPR RI memperjuangkan optimalisasi Dana Alokasi Khusus yang saat ini belum menyentuh pembangunan fisik, khususnya infrastruktur pendidikan. Rangkaian acara diakhiri dengan peninjauan SMK 2 Cikarang Utara dan SMK Mitra Industri MM2100 untuk melihat secara langsung sarpras dan kegiatan belajar mengajar para siswa-siswi.

Quote