Jakarta, Gesuri.id - Di bulan ke-11 ini, serapan angggaran Pemerintah Provinsi DKI masih 54,7%. Menurut Wakil Ketua Komisi Keuangan DPRD DKI, ini karena Gubernur Anies Baswedan terlalu terjebak pada wacana.
"Karena Pak Anies lebih banyak terjebak pada wacana," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak, Senin (12/11).
Baca: Serapan APBD DKI Rendah, Gubernur Anies Terjebak Wacana
Seharusnya, wacana diterjemahkan dalam program dan diimplementasikan oleh pemerintahan eksekutif. Namun menurutnya, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tak bisa melakukannya. Duit rakyat yang sudah dianggarkan untuk pembangunan akhirnya tidak digunakan.
"Dari aspek perencanaan, banyak SKPD-SKPD kita ini ketika merencanakn program itu lebih banyak daftar keinginan daripada apa yang mungkin bisa dilakukan, sehingga ketika hendak diimplementasikan, mereka tergagap-gagap," kata Jhonny.
Dia menilai, Anies tidak tegas berhadapan dengan kultur birokrasi di Pemprov DKI. Anies dikritiknya tak menerapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) dengan tegas. Ini karena Anies ingin mencitrakan diri sebagai antitesis Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dulu dikenal tegas.
"Saya merasa Pak Anies tidak punya keberanian untuk memberikan reward and punishement itu, karena biar terkesan kepemimpinannya mengayomi. Dia mau memainkan antitesisnya Pak Ahok yang tegas, tapi akibatnya jajaran di bawah menjadi berleha-leha karena sikap permisif Gubernur," tutur Jhonny.
Dia menyarankan agar Anies lebih tegas terhadap jajaran pemerintahannya yang tak berhasil meningkatkan penyerapan anggaran. Ini karena peran gubernur sangat sentral bagi kinerja bawahannya.
"Pak Anies, sudahlah, kemampuan untuk berkata-kata kita berikan acungan jempol. Tapi kepemimpinan untuk mengeksekusi harus lebih difokuskan. Beliau harus fokus mengarahkan SKPD," kata Jhonny.
Sebelumnya diberitakan, total alokasi belanja pada 2018 ini ialah Rp 75 triliun. Anggaran yang baru terserap sebesar Rp 41 miliar. Total serapan belanja langsung dan belanja tak langsung baru 54,7%.
Baca: Ketua DPRD Desak DKI Serius Tangani Limbah Kali Item
Gubernur Anies mengakui serapan anggaran DKI masih rendah di akhir tahun. Salah satu kendalanya adalah proses pembayaran yang berbelit. Untuk mengurus pembayaran, SKPD memilih menagih di ujung tahun daripada menagih tiap tiga bulan.
Ada pula sebab lain yakni pembayaran tunai untuk pembelian tanah yang dia hindari, konsekuensinya memang menyebabkan sereapan anggaran rendah. Anies ingin pembelian tanah dilakukan lewat non-tunai sehingga tata kelolanya lebih terjamin dari masalah.
