Jakarta, Gesuri.id - Anggota MPR/DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Tuti Nusandari Roosdiono mengaku kaget dengan isi pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.
Ia tak mengira, dalam kapasitas sebagai Ketua MPR dan dalam momentum Sidang terhormat mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dan disaksikan sejumlah tamu kehormatan seperti Kedubes dari negara sahabat, seorang Ketua MPR, sebagai Pimpinan Lembaga Negara bisa menyampaikan data yang tidak akurat, bahkan fiktif.
"Tidak dalam panggungnya mengeritik pemerintah di Sidang Tahunan MPR RI mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Meskipun sudah masuk tahun politik, tapi etika dan politik berkeadaban harus dijunjung tinggi," ungkap Tuti kepada Gesuri.id, Jumat (17/8/2018).
Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini berharap seluruh elit bersikap dewasa dan menunjukkan kenegarawanannya.
"Karena jutaan rakyat Indonesia menyaksikan dan bisa menilai pidato yang tendensius disampaikan oleh seorang Ketua MPR yang notabene Ketua Umum PAN, yang saat ini dalam posisi berseberangan pilihan politik dengan Capres petahana Bapak Jokowi," jelas Tuti.
Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap Indonesia tidak dicerai berai oleh pihak ketiga yang menginginkan negara ini tepuruk. Seperti negara-negara Arab di Timur Tengah, ataupun negara yang selama ini mengklaim berasaskan Islam tapi kondisi dalam negerinya selalu perang saudara, karena tidak memiliki landasan atau pegangan seperti kita punya Empat Pilar, dan salah satunya Pancasila sebagai Landasan bernegara.
Ia menambahkan, ke depan Sidang Tahunan MPR harus steril dari pidato yang tidak beretika. Ataupun pemilihan pembaca doa juga harus yang netral dan tidak lagi disusupi kalimat politis seperti yang beberala tahun sebelumnya pernah terjadi pembaca doa dari kubu oposisi, memanfaatkan waktu salam membacakan doa dengan untaian kalimat yang keras dan tajam untuk mengeritik pemerintah.
"Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi tidak pernah anti kritik. Kita partai pendukung Pemerintah juga tidak melarang oposisi untuk mengeritik pemerintah. Karena itu penting sebagai check and balances jalannya roda pemerintahan. Hanya saja perlu ditekankan, etika dan asas kepatutan harus dimiliki para politisi kita di Parlemen," pungkas Tuti Roosdiono.
