Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyampaikan sejumlah catatan terhadap keberlanjutan program Kartu Tani.
Baca: Pemprov Jateng Dorong Pertanian Modern dengan Kartu Tani
Hal itu disampaikan Ansy ketika Komisi IV melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah jajaran pemerintah, antara lain Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, serta Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) di Kompleks Parlemen, Senayan, baru-baru ini.
Catatan pertama Ansy terkait data. Ansy menyatakan kebijakan Kartu Tani adalah kebijakan besar sehingga membutuhkan data yang akurat dan valid, serta bisa diverifikasi.
"Jika data tidak selesai, maka akan menjadi masalah karena distribusi pupuk membutuhkan keakuratan data," kata Ansy.
Catatan kedua terkait teknologi komunikasi. Ansy mengungkapkan mesin Kartu Tani menggunakan sinyal. Dalam pelaksanaannya, akan menjadi sia-sia apabila petani mempunyai Kartu Tani, tetapi tidak bisa menggunakannya karena ketiadaan sinyal.
"Apakah pemerintah sudah memastikan koneksi sinyal di setiap daerah di seluruh Indonesia?," tanya Ansy.
Catatan ketiga yang disampaikan Ansy adalah terkait penyuluh pertanian. Ansy mengungkapkan tingkat edukasi petani masih sangat minim sehingga membutuhkan pendampingan.
Maka dari itu, peran Penyuluh Pertanian sebagai ujung tombak sosialisasi Kartu Tani menjadi sangat penting. Namun, jumlah Penyuluh Pertanian tergolong rendah.
"Berdasarkan data BPS, jumlah petani di Indonesia tahun 2018 sebesar 33.487.806 orang. Sementara, jumlah total penyuluh pertanian per 2018 adalah 67.518. Ini berarti, 1 orang Penyuluh menangani sekitar 495 petani. Jumlah yang sangat besar untuk ditangani oleh satu orang Penyuluh," papar Ansy.
Baca: Pemprov Sulsel Bagikan Satu Juta Kartu Tani Hingga 2019
Dan catatan keempat yang disampaikan Ansy adalah kendala geografis. Ansy menjelaskan banyak petani tinggal di daerah yang jauh dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengakses pupuk bersubsidi.
"Maka dari itu, saya mengusulkan adanya pilot project sebagai contoh yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jika daerah pilot project tersebut berhasil, maka dapat diimplementasikan di daerah-daerah lainnya," ujarnya.
