Jakarta, Gesur.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Menteri Pertananan (Menhan), Ryamirzad Ryacudu yang mengutip langkah Presiden RI ke lima, Megawati Soekarnoputri dalam menyikapi situasi di Papua saat ini.
Komarudin mengatakan hal tersebut merupakan pernyataan konstitusi saat Megawati masih menjabat sebagai kepala negara.
"Ketika kedaulatan itu terancam kehadiran militer itu menjadi keharusan kan, karena itu perintah dari konstitusi nah itu yang disampaikan ibu. Nah, pernyataan ibu itu pernyataan konstitusional," ujar Komarudin saat dihubungi Gesuri.id, Jumat (6/9).
Baca: Edo Tegaskan Papua Bagian dari Indonesia
Dalam kesempatan itu, Komarudin menekankan pemerintah perlu juga memperhatikan penambahan jumlah aparat yang ada di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh asal menempatkan pasukan aparat keamanan di sana.
Pasalnya, kata Komarudin, masalah yang tengah memanas di Papua dan Papua Barat berkaitan dengan cara politik bernuansa internasional atau internasionalisasi.
"Penempatannya (pasukan aparat keamanan) juga harus secara profesional dan proposional, porsinya juga harus sesuai dengan masalah," tutur Komarudin.
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, penempatan pasukan pengamanan apalagi dengan persenjataan lengkap hanya akan menambah ketakutan masyarakat setempat. Hal tersebut, kata Komarudin, disebabkan trauma masa lalu masyarakat Bumi Cendrawasih terhadap aparat keamanan.
Dia lantas menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Jayapura, Papua atas perintah Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan beberapa waktu lalu. Komarudin mengaku melihat pasukan aparat keamanan disiagakan dengan senjata lengkap disepanjang jalan menuju Bandara.
Padahal, menurut Komarudin, tidak semua hal disepanjang jalan merupakan objek vital yang harus dijaga seperti yang diperintahkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana negara beberapa waktu lalu.
"Aparat di sebuah tempat di seluruh wilayah RI itu menjadi suatu keharusan. Tapi juga harus, jangan sampai kehadiran itu membuat masyarakat menjadi trauma," tegas Komarudin.
Menurut Komarudin, pola-pola pendekatan terhadap masalah di Papua harus diperhatikan. Jangan sampai penempatan pasukan yang berlebihan justru menjadi bumerang bagi Indonesia.
"Karena di Papua ini kan masalah sangat politis yang bernuansa internasional. Jadi jangan masalah yang tidak terlaalu besar tapi karena (kesalahan) kita ini malah jadi besar," pungkasnya.
Sebelumnya, Ryamirzad mengatakan pada tahun 2004 Megawati pernah datang ke Papua berbicara tentang bahaya jika personel TNI ditarik dari sana.
Baca: Effendi Duga Benny Wenda Jadi Dalang Kerusuhan Papua
"Masih segar ingatan saya pernyataan Ibu Mega 'Seribu kali pejabat gubernur Papua diganti, Papua tetap di sana, tapi satu kali TNI ditarik dari Papua, besok Papua merdeka'," kata Ryamizard menirukan ucapan Mega saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
Atas dasar itu, Ryamizad pun mempertanyakan sikap pihak-pihak yang mendesak agar personel TNI ditarik dari Bumi Cenderawasih.
"Ini apa maksudnya," ujarnya.
