Banjarmasin, Gesuri.id - DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan penyediaan beras dalam program jaring pengaman sosial (JPS) sebaiknya bekerja sama dengan petani setempat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin mengatakan, kerja sama dalam penyediaan beras program JPS itu untuk bertujuan memberikan stimulus kepada para petani setempat.
Baca: Stop Impor Beras, Kembali ke Ekonomi Berdikari
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, pemerintah daerah harus hadir dalam kerja sama tersebut.
Apalagi petani setempat ada yang mendapatkan panen padi berlebihan dari kebutuhan keluarga mereka, maka bisa disalurkan untuk memenuhi beras JPS tersebut.
"Kerja sama dalam penyediaan beras program JPS tersebut bukan saja bisa menjadi stimulus petani setempat. Tetapi memungkinkan pula terhadap upaya menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan daerah itu," katanya di Banjarmasin, Selasa (21/4).
Baca: Presiden Jelaskan Mengapa Impor Beras Masih Diperlukan
Secara umum Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tiap tahun produksi padi mengalami surplus sehingga juga sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
Beberapa sentra pertanian, dan bahkan sebagai lumbung padi Kalsel seperti Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) yang selama ini dapat membantu kebutuhan beras bagi penduduk daerah tetangga Kalimantan Tengah (Kalteng) serta Kalimantan Timur (Kaltim).
