Jakarta, Gesuri.id - Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara 'Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020' yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (18/6).
Dalam sambutannya, Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah daerah (pemda) membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien, diantaranya dengan memastikan dana untuk rakyat disalurkan secara optimal dan dijaga dengan baik.
“Saya titip, belanja negara harus digunakan secara efektif dan efisien. Optimalkan pertumbuhan daerah dengan baik, dan jangan terjebak pada rutinitas. Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena nilai dana yang dikucurkan dari pusat ke daerah cukup besar,” ujar Tjahjo.
Selain itu, Tjahjo juga menitipkan tiap pemda di seluruh provinsi juga menganggarkan dana sosial seperti bencana alam, namun dengan penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik. Antisipasi ketidakpastian yang ada serta risiko yang mungkin terjadi seperti bencana alam. Ini harus dijabarkan dengan baik,” ucapnya.
Mantan Sekjend PDI Perjuangan itu kemudian berpesan agar pengajuan anggaran yang tak sesuai substansi atau berlebihan tak lagi dianggarkan. Pengajuan anggaran untuk honorarium berlebihan, paket meeting, pembayaran barang dan jasa yang tak memadai ia minta untuk dihindari dibuat penyusunannya.
Terakhir dalam sambutannya, Tjahjo berpesan kepada seluruh pemda agar tertib melaporkan pertanggungjawaban atas anggaran yang digunakan. Ia juga meminta ada inovasi program sehingga output pembangunan di daerah terlihat.
“Rutinitas harus dievaluasi dan output program harus jelas karena peningkatan inovasi di daerah itu sangat diperlukan. Karenanya, perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program harus dilaksanakan dengan baik,” kata Tjahjo
Diketahui pada acara tersebut, peserta yang hadir mencapai 350 orang, terdiri dari eselon 1 lingkup Kemendagri, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Lingkup Kemendagri, serta peserta dari 34 provinsi, masing-masing sekretaris daerah, Ketua DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Keuangan (BPKAD), Asisten III, Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Organisasi, serta Kepala Bidang Anggaran.
