Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR Umar Bashor meminta proses verifikasi data Kemiskinan kemiskinan dikebut.
Hal itu, lanjutnya, karena menjadi proses yang menentukan keberhasilan program Kementerian Sosial.
Baca: Sihar Sitorus Soroti Angka Kemiskinan Versi BPS, Tak Relevan
Pernyataan tersebut disampaikan Umar saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR dengan Dinas Sosial Prov DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/2).
Umar menuturkan sesuai Konstitusi, proses update data kemiskinan dilakukan Pemerintah lewat Kementerian Sosial dua kali dalam setahun.
"Proses verifikasi data secara berjenjang titik tumpunya kan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Saya sampaikan bahwa proses ini harus dikebut, tanpa meninggalkan ketelitian dan kepastian agar Datanya tepat. Hal ini kan demi pelayanan bagi masyarakat" ujar legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini.
Umar juga menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pendataan di lapangan.
"Jaman seperti sekarang tentunya proses pendataannya harus lebih maju. Puskesos di Desa saja sudah pakai aplikasi kok tabulasi datanya. Saya harap proses verifikasi juga pakai aplikasi yang match dengan SIKS-NG milik Kemensos. Biar cepat dan akurat, tidak lagi buang waktu," tambahnya.
Baca: Selly Puji BPNT yang Terbukti Turunkan Angka Kemiskinan
Selain itu, ia menekankan bahwa permasalahan anggaran di Dinsos daerah yang terbatas juga menjadi tantangan.
"Dana transfer ke daerah harus ada yang digunakan untuk mendukung penguatan data kemiskinan ini. Hal ini kan menentukan juga Standar Pelayanan Minimum di daerah tsb" tutupnya.
