Ikuti Kami

Utut Sarankan Perbanyak Legal Drafter di DPR

"Kita akui untuk membuat UU kita tidak memiliki expert di sini. Kita dari beragam manusia, tetapi anggota dewan itu jago lapangan."

Utut Sarankan Perbanyak Legal Drafter di DPR
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto (ketiga dari kiri)

Jakarta, Gesuri.id - Salah satu hal yang menjadi tolak ukur kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah seberapa banyak legislasi yang dihasilkan. 

Selama ini fungsi legislasi DPR memang kerap mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya, produk undang-undang yang dihasilkan berdasarkan Program Legislasi Nasinal (Prolegnas) sangat minim. 

Menanggapi hal ini Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto mengatakan lemahnya fungsi legislasi ketika proses penyusunan, perencanangan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dikarenakan DPR kekurangan legal drafter yang kredibel.

"Kita akui untuk membuat UU kita tidak memiliki expert di sini. Kita dari beragam manusia, tetapi anggota dewan itu jago lapangan. Kalau gak jago lapangan, nggak nyampe sini," ucap Utut saat menghadiri acara diskusi bertajuk 'Kinerja Legislasi DPR RI' di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

Sedangkan menurut Utut keberadaan legal drafter sangat dibutuhkan DPR dalam merancang UU.

"Kita carilah ilegal drafter yang expert, karena wilayah perbaikannya menurut hemat saya legal drafter diperkuat," tambahnya.

Lebih lanjut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini merekomendasikan satu nama yaitu Prof Jimly Asshiddiqie. Menurutnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu contoh legal drafter yang sangat dibutuhkan oleh DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya.

"Kalau Prof Jimly ada di legal drafter, wah ini top. Beliau bisa sambil nelpon aja bisa ngomong apa yang dipilih kata-katanya. Beliau ini ketua MK, bukan hanya ketua MK perjalanannya soal UU panjang bener," imbuhnya.

Prof Jimly Asshiddiqie yang juga menghadiri acara tersebut pun sependapat dengan Utut. Menurutnya, keberadaan legal drafter menjadi sangat penting khususnya untuk mendukung proses pembuatan UU.

Quote