Denpasar, Gesuri.id - Bergulirnya pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa sebagai kandidat Calon Walikota (Cawali)-Calon Wakil Walikota (Cawawali) yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Denpasar 2020, mendapat dukungan dari kader sepuh Banteng Bali, AA Ngurah Oka Ratmadi alias Cok Rat.
DPD PDI Perjuangan Bali pun menegaskan aspirasi kader di bawah menjadi masukan bagi DPP PDI Perjuangan dalam mengeluarkan rekomendasi paket calon. Cok Rat sepakat dengan kombinasi paket calon yang mempertimbangkan kewilayahan, sebagaimana pasangan Jaya Negara-Arya Wibawa.
Baca: Pilkada Denpasar, PDI Perjuangan Pastikan Usung Kader
Menurut mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini, paket Jaya Negara-Arya Wibawa sebagai representasi kekuatan wilayah Denpasar Timur-Denpasar Selatan, cocok secara hitung-hitungan politik seperti yang dilontarkan anggota Dewan Pertimbangan Cabang PDI Perjuangan Denpasar, I Ketut Ceteg Rurung. Pasalnya, untuk menggarap suara di Denpasar Selatan sebagai kecamatan dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Denpasar Barat, patut diperhitungkan.
"Saya tidak berpihak kepada kandidat mana pun, saya tidak ada kepentingan. Rage sube tua (saya sudah tua). Pertimbangan kewilayahan masuk akal juga. Cuma, kan DPP PDI Perjuangan yang harusnya segera menerbitkan rekomendasi. Apalagi, sudah tahapan Pilkada 2020 ini, supaya kader di bawah bisa secara pasti segera sosialisasi paket calon," jelas Cok Rat di kediamannya di Puri Satria Den-pasar, Selasa (16/6).
Baca: Pilkada Bali, PDI Perjuangan Diramaikan Paket Para Kader
Cok Rat menyebutkan, Kadek Agus Arya Wibawa yang dijagokan kalangan sesepuh PDI Perjuangan sebagai kandidat Cawawali pendamping Jaya Negara, juga menjadi representasi regenerasi, selain mewakili kekuatan wilayah Denpasar Selatan.
Menurut Cok Rat, politisi asal Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan yang kini menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Denpasar tersebut sudah sudah 4 periode duduk di DPRD Denpasar sejak tahun 2004.
"Sube pang domas dadi DPRD (sudah 800 kali jadi anggota DPRD). Tapi, saya tegaskan kita tetap tunggu keputusan DPP PDI Perjuangan. Kalau sudah DPP PDI Perjuangan memutuskan, di bawah pules (diam)," tandas mantan Bupati Badung 2000-2005 dan Ketua DPRD Bali 2009-2014 ini.
