Palembang, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) meski mepunyai hak pilih harus tetap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Tetap sama dengan TNI dan Polri (netral)," kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Hadi Prabowo di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/9).
Baca: Tekad Tjahjo Kawal Pemilu Bermartabat
Tidak lupa, Tjahjo juga mengingatkan agar para ASN jangan coba-coba ikut berpolitik praktis. Apalagi sampai menyalahgunakan misal fasilitas atau aset negara. Ada sanksi yang akan diberlakukan.
"Ya termasuk terlibat langsung, atau termasuk gunakan aset-aset daerah," kata Tjahjo.
Bila memang ada ASN yang tidak netral dan berpolitik praktis, Tjahjo menghimbau masyarakat agar jangan segan melaporkan. Tentu harus disertai bukti kuat. Bukan rumor atau isu semata.
"Kalau memang ada bukti ada fotonya ada kesaksianya pasti nanti akan ada sanksi," katanya.
Tjahjo melihat potensi keterlibatan ASN dalam aksi dukung mendukung di pilpres, tidak sekuat saat Pilkada. Di Pilkada, ASN rawan dipolitisasi, karena lingkup pemilihannya menyangkut daerah. Dan, ASN tergoda ikut berpolitik, karena kerapkali digoda dan diiming-imingi oleh para calon, jika menang bakal dapat kompensasi. Kompensasi bisa berupa posisi di birokrasi.
Baca: Tjahjo Tegaskan Pemilu 2019 Tak Gunakan e-Voting
"Kalau di Pilpres tidak setinggi kalau Pilkada ya. Kalau di Pilkada pasti tinggi karena wajar dia ingin berbuat sesuatu siapa tahu kalau menang sebagai tim sukses nanti diangkat sebagai penjabat tapi kan harus ada aturannya. Kita ikut pola TNI dan Polri, tegas," kata Tjahjo.
