Ikuti Kami

DPC Surabaya Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu 2019

Pemilu 2019 dinilai banyak aturan yang membatasi gerak peserta pemilu.

DPC Surabaya Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu 2019
Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.

Surabaya, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menyoroti lemahnya pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan pada Pemilu 2019 ini banyak aturan yang membatasi gerak peserta pemilu.

Baca: DPC Surabaya Genjot Target Kemenangan Hingga 80 Persen

“Harusnya terkonsep saja bahwa apa yang tidak boleh dilanggar, etikanya seperti apa, secara administrasi harusnya bagaimana agar bisa dipermudah. Ini pesta rakyat, tapi rakyat tidak berpesta secara demokratis,” kata Whisnu yang juga Wakil Wali Kota Surabaya ini, Selasa (8/1).

Menurut dia, banyaknya aturan tersebut membuat pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu Surabaya terkesan asal-asalan.

Bahkan, lanjut dia, atas kejadian tersebut dua caleg dari PDIP yakni Armuji (Ketua DPRD Surabaya) dan Baktiono (anggota DPRD Surabaya) sempat menjadi korban atas kebijakan Bawaslu yang terburu-terburu menyidangkan perkara dua caleg tersebut atas dugaan pelanggaran kampanye berupa pembagian doorprize atau hadiah saat jalan sehat beberapa waktu lalu.

“Akhirnya kami juga melayangkan gugatan terhadap sejumlah anggota Bawaslu Surabaya karena dua kader yang dicemarkan nama baiknya oleh Bawaslu yang semula dianggap melanggar ternyata tidak terbukti melanggar,” ujarnya.

Whisnu mengatakan pihaknya sudah melaporkan pencemaran nama baik tersebut ke Polda Jatim dan saat ini dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ketua DPRD Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan laporan pencemaran nama baik terhadap sejumlah anggota Bawaslu Surabaya ke Polda Jatim agar menjadi peringatan sekaligus pembelajaran sebagai pengawas pemilu yang harus adil. “Intinya jangan mudah menduga negatif kepada siapapun,” katanya.

Diketahui Bawaslu Surabaya sebelumnya menggelar sidang pelanggaran kampanye dengan terlapor dua caleg PDI Perjuangan, Armuji dan Baktiono. Pelanggaran kampanye tersebut yakni pembagian doorprize atau hadiah pada jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kelurahan Kapas Madya Baru pada 19 Oktober 2018.

Namun pada sidang putusan, terlapor Armuji dan Baktiono dinyatakan tidak bersalah karena alat bukti yang ada belum memenuhi unsur pelanggaran. Namun Armuji menilai sidang pelanggaran kampanye tersebut telah mencemarkan nama baiknya menjelang Pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu Surabaya sekaligus mantan Ketua Majelis Persidangan Pelanggaran Kampanye Usman sebelumnya juga mempersilakan terlapor Armuji dan Baktiono melaporkan balik ke DKPP dan Polda Jatim.

Baca: Survei Internal: DPC Surabaya Raih 35 Kursi

“Ya silakan saja. Semua punya kesempatan dan kewenangan masing-masing,” katanya.
Menurut dia, kewenangan pengawasan Bawaslu Surabaya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. “Jadi kalau ada temuan ya kami harus menindaklanjuti,” katanya.

Ia menjelaskan semua temuan itu tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat musyawarah di tingkat bawah, melainkan melalui jalur yang telah disediakan seperti persidangan. “Minimal biar tahu masyarakat kalau terlapor tidak terbukti bersalah,” katanya.

Quote